Artikel Ilmiah : E1A115048 a.n. FAIKOH USWATUN HASANAH
| NIM | E1A115048 |
|---|---|
| Namamhs | FAIKOH USWATUN HASANAH |
| Judul Artikel | TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN DI LUAR GEDUNG PERWAKILAN ASING (Studi tentang Kasus Unjuk Rasa di Depan Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra Australia tahun 1992) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim, maupun disewa dari perseorangan dianggap tidak dapat diganggu gugat oleh para penguasa negara penerima, dan dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk biaya pelayanan khusus seperti tarif air. Kaitannya dengan gangguan yang terjadi di luar gedung perwakilan asing pada tahun 1992 terjadi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia dan di Konsul Jenderal Republik Indonesia di Canberra, Australia. Suatu kelompok orang Timor Timur yang sudah lama bermukim di Australia berjumlah sekitar seratus orang telah mengadakan unjuk rasa sebagai rentetan reaksi atas terjadinya insiden Dili 12 November 1991yang menimbulkan kerusakan dan kerugian pada mobil para diplomat, serta mengganggu pekerjaan Duta Besar dan Konsul Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan kantor perwakilan dan lingkup sekitar perwakilan di Negara penerima menurut hukum internasional serta mengetahui tanggung jawab Australia atas kasus unjuk rasa di depan Kedutaan Besar RI di Canberra, Australia tahun 1992. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian penulisan ini yaitu pengaturan mengenai kekebalan dan hak istimewa terkait perlindungan kantor perwakilan dan lingkungan sekitar perwakilan di negara penerima dapat ditemukan dalam Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Pasal 27, 41, 43 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan peraturan lain seperti hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsipnya. Berdasarkan karakteristik tanggung jawab negara menurut M.N.Shaw maka Australia memenuhi karakteristik untuk bertanggungjawab atas kerusakan dan kerugian yang terjadi dalam insiden tersebut, yaitu karena melanggar Pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kata kunci : kekebalan diplomatik, perlindungan gedung perwakilan asing, tanggung jawab negara. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The building used by a diplomatic representative, whether the building belongs to the sending state, or rented from an individual is deemed inviolable by the authorities of the receiving state, and exempt from taxation, except for taxes in the form of special service fees such as water tariffs . One of the case happened during demonstration that caused disruption outside the diplomatic building in 1992 took place in front of the Indonesian Embassy and consulate in Canberra, Australia. A group of East Timorese about a hundred people who had lived in Australia held a demonstration as a series of reactions to the Dili 12 November 1991 incident which caused damage and damage to the cars of diplomats, and also disrupted the work of the Indonesian Ambassador and Consul. This study aims to find out the protection given to diplomatic building and its surrounding in the receiving state according to international law and Australia's responsibility for demonstration in front of the Indonesian Embassy in Canberra, Australia in 1992. The method used in this research is normative juridical with legislative approach and case approach. All data in this study come from secondary data which are arranged systematically and analyzed by qualitative normative methods. The research shows that the regulation of immunities and privileges related to the protection of diplomatic buildings and its surrounding in the receiving state regulated in Article 22 paragraph 2 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and in Articles 27, 41, 43 of Vienna Convention on Consular Relations and other regulations such as international customary law and principles. Based on the characteristics of state responsibility according to M.N.Shaw, Australia is responsible for the damage and losses incurred in the inciden for violating article 22 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Key Words: diplomatic immunity, protection of diplomatic buildings, state responsibility. |
| Kata kunci | kekebalan diplomatik, perlindungan gedung perwakilan asing, tanggung jawab negara. |
| Pembimbing 1 | Wismaningsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Lynda Asiana, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. H. M. Isplancius Ismail, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2019-08-14 18:43:07.143508 |