Artikel Ilmiah : E1A015145 a.n. WIDYA GRANAWATI
| NIM | E1A015145 |
|---|---|
| Namamhs | WIDYA GRANAWATI |
| Judul Artikel | HAK IMUNITAS ADVOKAT TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Hak Imunitas advokat adalah suatu hak kekebalan hukum yang melekat dalam diri seorang advokat. Hak Imunitas advokat berupa tidak bisa dituntutnya advokat baik secara perdata dan pidana. Meskipun advokat memiliki hak imunitas advokat dalam dirinya, bukan berarti hak imunitas advokat tidak memiliki batasan. Pelaksanaan hak imunitas advokat harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Putusan MK Nomor 26/PUU/XI/2013. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Selanjutnya penyajian data dalam penelitian ini menggunakan naratif sistematif. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, dapat diketahui bahwa hak imunitas advokat memiliki pembatasan. Terdakwa sendiri tidak memenuhi syarat berlakunya hak imunitas advokat dalam tindak pidana obstruction of justice pasal 21 Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, hakim memutuskan terdakwa bersalah dalam tindak pidana obstruction of justice. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Advocate Immunity is a immunity on an advocate. Base on rule of advocate Immunity, advocates cannot be prosecuted by civil law and defense. Even though advocates have an advocate's immunity within, it does not mean that havo no limitation. The implementation of advocacy immunity must be carried out in accordance with Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 and Constitutional Court Decision Number 26/PUU/XI/2013. The method used in this research is normative juridical. This research use secondary data obtained through literature study. The research’s specification is prescriptive. Furthermore, the presentation of this research is systematic narrative. Based on the results of research on decision number 9/ Pid.Sus-TPK/2018 /PN.Jkt.Pst, can be known that the advocate’s immunity has limitation. The defendant did not fulfill the requisite of the advocate's immunity for obstruction of undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 concerning Eradication of Corruption. Therefore, the judges ruled the defendant in the criminal court was obstructing justice. |
| Kata kunci | Hak Imunitas Advokat, Obstruction of Justice, Fredich Yunadi |
| Pembimbing 1 | Prof. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2019-08-14 00:09:42.920484 |