Artikel Ilmiah : E1A015205 a.n. NOVIA FITRI TESYA
| NIM | E1A015205 |
|---|---|
| Namamhs | NOVIA FITRI TESYA |
| Judul Artikel | KONSEKUENSI YURIDIS PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK BERSEDIA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI REHABILITASI BAGI PENGGUGAT “(Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD)” |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Samarinda Nomor: 11/G/2017/PTUN.SMD yang akan membahas tentang sengketa kepegawaian yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan menimbulkan dampak kerugian karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Penggugat berkaitan dengan diberhentikannya Penggugat dari jabatan struktural tanpa didasari penjatuhan hukuman disiplin dan hal lain yang mengaturnya, sehingga seolah-olah Penggugat telah melakukan pelanggaran hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan dan lain-lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Hasil dari penelitian ini adalah ada tidaknya korelasi yuridis antara amar putusan gugatan dikabulkan dengan penetapan permohonan eksekusi berbentuk tabel dengan menghubungkan amar satu dengan amar yang lain sehingga menimbulkan hubungan sebab akibat. Dan konsekuensi yuridis apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka Gubernur Kalimantan Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat, dengan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research comes at Samarinda Administrative Court decision Number: 11/G/2017/PTUN.SMD that will discuss the staffing dispute issued by the regent as the Administrative Officer and the impact the loss has created legal uncertainty as to the Plaintiff relating to the dismissal of the plaintiffs from no underlying structural positions sentencing discipline and other things that set it up, so as if the Plaintiff has violated the Civil Service disciplinary punishment severe level and also affect the career structure, benefits, and other authorities. The method used in this research is normative juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials in the form of legislation that is relevant and literature books. Results from this study is whether there is a correlation between the judicial ruling of the lawsuit is granted by setting execution request from tables by connecting with dictum one another, giving rise to a causal link. And the juridical consequences if Defendants still did not implement the court ruling, then the Governor of North Kalimantan as Deputy of the Central Government, with the obligation to impose administrative sanctions were in the form of suspension with acquiring the rights to a position or a suspension without acquiring the rights of office in accordance with Article 81 section (2) of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration. |
| Kata kunci | Konsekusensi Yuridis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Rehabilitasi. |
| Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., MS. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H., |
| Pembimbing 3 | Sri Hartini, S.H., M.H., |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2019-08-13 20:00:18.447847 |