Artikel Ilmiah : E1A015203 a.n. FAZA IRFAN AS SAURI
| NIM | E1A015203 |
|---|---|
| Namamhs | FAZA IRFAN AS SAURI |
| Judul Artikel | PENYUSUNAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMER 03/G/2016) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berdasar pada putusan PTUN Serang Nomor 03/G/2016/PTUN-SRG yang akan menjelaskan bagaimana penyusunan pertimbangan hukum hakim dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, serta mengkontruksikan permasalahan dari pertimbangan hukum hakim yang tidak menjelaskan secara jelas apakah surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural ataukah subtansi, serta dalam menentukan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat terikat hanya didasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah Penyusunan pertimbangan hukum hakim atau Ratio Decidendi, dalam peraturan perundang-undangan (sebagaimana norma yang bersifat umum dan abstrak) tidak terdapat ketentuan bagaimana cara hakim menyusun suatu pertimbangan hukum, sedangkan dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya mencatatkan “ alasan hukum yang menjadi dasar putusan”, sehingga cara penyusunan pertimbangan hukum hakim menurut hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dengan hakekat tugas hakim melalui tiga tahapan: mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. di lain hal dalam pertimbangan hukum hakim, tidak menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan aspek prosedural bahkan subtansi. Kata Kunci: penyusunan pertimbangan hukum hakim, surat keputusan objek sengketa, prosedural dan subtansi |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is based on the ruling of the PTUN Serang No. 03/G/2016/PTUN-SRG which will explain how the legal consideration of judges in the law of the State Administrative justice, As well as to contract issues of legal consideration of judges who do not clearly explain whether the decision letter of the disputed object contradicts the procedural statutory regulations or substance, as well as in determining the validity of an administrative decision that is bound only based The Principal of Natural Justice. The method of approach used in this research is the normative juridical method of approach. The data used is a secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material in the form of relevant legislation and literature books. The conclusion that can be withdrawn from this study is the drafting of judicial consideration or Ratio Decidendi, in the legislation (as well as general and abstract norms) there is no provision of how the judges devise a legal consideration. whereas in Article 109 paragraph (1) letter e of Act Number 5 of 1986 only records "legal reasons which are the basis of decisions", so as the way of preparing judges' legal considerations according to the State Administrative Court Judicial Procedure law can be done with the essence of the judge's duties through three stages : To identify, to qualify and to constituent. in other cases, judges' legal considerations, do not confirm the State Administration Decree which is the object of the dispute is contrary to procedural and even substance aspects. Key word : Drafting of judges' legal considerations, Decree object of the dispute, procedural and substance. |
| Kata kunci | penyusunan pertimbangan hukum hakim, surat keputusan objek sengketa, prosedural dan subtansi |
| Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik M., S.H., M.S. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2019-08-13 15:34:39.71293 |