Artikel Ilmiah : E1A015125 a.n. TRI WIDHI AYUSARI
| NIM | E1A015125 |
|---|---|
| Namamhs | TRI WIDHI AYUSARI |
| Judul Artikel | PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KEPEGAWAIAN (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KEPEGAWAIAN (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS) Oleh: TRI WIDHI AYUSARI E1A015125 ABSTRAK Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Tertentu yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Setiap pelamar harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dapat diangkat menjadi PPPK. Terkait dengan mekanisme pengadaan dan pengangkatan PPPK tersebut dalam pelaksanaannya masih belum jelas. Selain itu, pemerintah dalam hal ini juga belum mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban bagi PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan PPPK dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban kepegawaian di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengangkatan PPPK di Kabupaten Banyumas didasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini telah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK. Hal ini ditunjukan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Banyumas. Implikasi pengangkatan PPPK terhadap hak dan kewajiban kepegawaian adalah PPPK berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan perlindungan. Selain memperoleh hak, PPPK juga wajib mematuhi tugas pekerjaan, target kinerja, hari kerja dan jam kerja, serta disiplin bagi PPPK. Hak dan kewajiban PPPK tersebut sepenuhnya tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat antara calon PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | THE APPOINTMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH THE WORK AGREEMENT (PPPK) AND IT’S IMPLICATIONS FOR EMPLOYMENT RIGHTS AND OBLIGATIONS (STUDY IN BANYUMAS REGENCY) By: TRI WIDHI AYUSARI E1A015125 ABSTRACT Recruitment and Appointment of Government Employees With The Work Agreement (PPPK) is one of the government's efforts in finding quality human resources. Procurement of prospective PPPK is an activity to fulfill the needs of certain institutions that are carried out through the stages of planning, job announcements, application, selection, announcement of the results of selection, and appointment to PPPK. Each applicant must follow all the selection processes carried out for PPPK in accordance with the provisions of the legislation to then be appointed as PPPK. Regarding the mechanism for procurement and appointment of PPPK, the implementation is still unclear. In addition, the government in this case also has not further regulated the rights and obligations of PPPK. This study aims to analyze the appointment of Government Employees With The Work Agreement (PPPK) and it’s implications for employment rights and obligations in Banyumas Regency. This research uses a normative juridical method with a legal approach. Based on the survey results revealed that the appointment PPPK in Banyumas Regency is based on guidelines set by the government, in this case has been referred to the BKN Regulation Number 1 Year 2019 concerning Technical Guidelines for Procurement of PPPK. This is evidenced as it has been carried out in the Procurement of First Phase of PPPK in 2019, especially in Banyumas Regency. The implication of the appointment of PPPK with rights and duty of employees in Banyumas Regency is PPPK to the rights and obligations of staffing are first aid rights are entitled to salary and benefits, leave, competency development, awards, and protection. In addition to obtaining rights, PPPK is also required to comply with work assignments, performance targets, working days and working hours, and discipline for PPPK. PPPK rights and obligations are fully stated in the work agreement made between PPPK candidates and Staffing Officer. |
| Kata kunci | Pengangkatan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Implikasi, Hak dan Kewajiban Kepegawaian. |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Sri Hartini, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Siti Kunarti, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2019-08-12 12:11:53.708995 |