Artikel Ilmiah : E1A015129 a.n. MAYANG DIAH MURTI

Kembali Update Delete

NIME1A015129
NamamhsMAYANG DIAH MURTI
Judul ArtikelPEMBATALAN PERKAWINAN KARENA LARANGAN KAWIN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)
Abstrak (Bhs. Indonesia)PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA LARANGAN KAWIN
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas
Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan kawin, akibat hukum dari adanya larangan kawin adalah perkawinan tersebut dapat batal demi hukum.
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena larangan kawin pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, analisis data normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan karena larangan kawin terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, Hakim mendasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti, Hakim sebaiknya dalam memutus perkara dengan menggunakan kata “batal demi hukum” karena terdapat unsur larangan kawin yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Hakim, Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Desa agar kedepannya lebih cermat dan teliti lagi dalam bidang administrasi.
Abtrak (Bhs. Inggris)CANCELLATION OF MARRIAGE DUE TO THE PROHIBITION OF MARRIAGE
(Juridical Review of the Decision of the Banyumas Religious Court
Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that, A marriage is legal if it is done according to the law of each religion and belief. This means, a marriage is legal according to religion and state law if it is done by fulfilling all the terms and conditions and does not violate the prohibition of marriage, the legal consequence of the prohibition of marriage is that the marriage can be null and void.
The formulation of the problem in this research is how the Judge's legal considerations in granting the request to cancel the marriage due to the prohibition of marriage in the Decision of Banyumas Religion Court Number 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. The research method used is a normative juridical approach, the research specifications are analytical prescriptive, data collection method is the study of literature with data inventory, data analysis is qualitative normative.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the request for a marriage cancellation due to the prohibition of marriage on the Decision of the Banyumas Religious Court Number : 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, The judge's decision is based on Article 28 paragraph (2) letter a of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 37 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 70 letter (d) of Compilation of Islamic Law. According to the researcher, the judge should decide on the case by using the word "null and void" because there are elements of the prohibition of marriage contained in the provisions of Article 8 letters b and f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 39 paragraph (1) letter b of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law and Article 14 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law and Judges, Marriage Registrar, Village Employees so that in the future more carefully and thoroughly in the field of administration.
Kata kunciPembatalan Perkawinan, Larangan Kawin
Pembimbing 1Haedah Faradz, S.H., M.H
Pembimbing 2Rochati, S.H., M.Hum
Pembimbing 3Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H
Tahun2019
Jumlah Halaman16
Tgl. Entri2019-08-12 10:46:08.215183
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.