Artikel Ilmiah : E1A014159 a.n. NOVAL ZAENI MUHTAR
| NIM | E1A014159 |
|---|---|
| Namamhs | NOVAL ZAENI MUHTAR |
| Judul Artikel | PEMBATALAN POLIGAMI KARENA PEMALSUAN DATA YANG DILAKUKAN PNS (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor.0042/Pdt.G/2017/PTA.Pbr) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PEMBATALAN POLIGAMI KARENA PEMALSUAN DATA YANG DILAKUKAN PNS (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor.0042/Pdt.G/2017/PTA.Pbr) Oleh : Noval Zaeni Muhtar NIM : E1A014159 ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun dalam praktiknya seperti putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor Perkara: 0042/Pdt.G/2017/PTA.Pbr terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga perkawinan yang telah dilakukan dapat dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0042/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dissenting opinion antara Ketua Majelis Hakim dan Hakim anggota I dengan Hakim anggota II yang berakhir dengan Voting. Pertimbangan hukum hakim anggota II dalam perkara tersebut masih terdapat kekurangan, karena hakim anggota II lebih mendahulukan pendapat Ulama dari pada peraturan yang berlaku, yang menyatakan wali nikah tidak termasuk rukun. Berdasarkan pemahaman Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maksud dari “agama dan kepercayaannya” menurut hukum Islam adalah perkawinan dilakukan sesuai rukun perkawinan. Kata Kunci: Pembatalan Poligami, Pemalsuan Data,Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | CANCELLATION OF POLYGAMY FOR DATA FALSIFICATION BY CIVIL SERVANTS (Juridical Review of the Decision of the Pekanbaru High Court of Religion No. 0042 / Pdt.G / 2017 / PTA.Pbr) By : Noval Zaeni Muhtar NIM : E1A014159 ABSTRACT Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 states that Marriage is legal if it is done according to the law of each religion and belief but in practice such as the decision of the Pekanbaru High Court of Religion with Case Number: 0042 / Pdt.G / 2017 / PTA.Pbr problems occur in the implementation of marriage so that marriages that have been made can be canceled. The problem in this study is how the Judge's legal considerations in granting the cancellation of marriage to the decision of the Pekanbaru High Court of Religion Number: 0042 / Pdt.G / 2017 / PTA.Pbr. The research method used in this study is a normative juridical approach, prescriptive analytical research specifications, methods of collecting literature study data with data inventory, qualitative normative data analysis methods. The results showed that there was a dissenting opinion between the Chief Justice and Judges member I and Judges member II, which ended with voting. The legal considerations of member II judges in the case are still lacking, because member II judges prioritize the opinion of Ulama rather than the applicable regulations, which states that marriage guardians are not included in harmony. Based on the understanding of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law the purpose of "religion and belief" according to Islamic law is that the marriage is carried out according to the Pillars of the marriage. Keywords: Cancellation Polygamy, Data Falsification, Civil Servants (PNS) |
| Kata kunci | Pembatalan Poligami, Pemalsuan Data,Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Pembimbing 1 | Rochati, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Hj. Siti Muflichah, S.H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 64 |
| Tgl. Entri | 2019-08-08 08:58:07.475356 |