Artikel Ilmiah : E1A015150 a.n. NURASIH DWI WULANDARI
| NIM | E1A015150 |
|---|---|
| Namamhs | NURASIH DWI WULANDARI |
| Judul Artikel | UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1338 K/Pid/2014) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada dasarnya terhadap setiap putusan yang telah dijatuhkan tersedia upaya hukum bagi para pihak, namun upaya hukum terhadap putusan yang bersifat membebaskan terdakwa sangat terbatas. Atas putusan bebas tidak diperkenankan untuk diajukan upaya hukum banding, hal tersebut diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Terhadap putusan bebas pada mulanya juga tidak diperbolehkan untuk diajukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP. Kemudian dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, Yurisprudensi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah data sekunder berupa putusan pegadilan, dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Nomor 1146/Pid.B/2013/PN.JKT.UT yang membebaskan para terdakwa. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1338 K/Pid/2014 menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni. Dengan kata lain, putusan tersebut merupakan putusan bebas murni yang tidak diperbolehkan diajukan upaya hukum kasasi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Basically, for every decision that has been made, available legal remedies for the parties, but legal remedies for free verdicts are very limited. For free verdicts it is not permissible to file an appeal law, this is stipulated in Article 67 of the Criminal Procedure Code. With regard to the free verdict at first it was also not permissible to file a cassation based on Article 244 of the Criminal Procedure Code. Then in its development, based on the Decree of the Minister of Justice Number M.14-PW.07.03 of 1983, Jurisprudence, and the Decision of the Constitutional Court Number 114/PUU-X/2012, the Public Prosecutor is permitted to file a cassation for free verdicts. This type of research is normative juridical research, by examining secondary data in the form of judicial decisions, using the method of statute approach, conceptual approach, case approach, and analytical approach. The data used in this study were obtained through a literature study of the literatures and legislation. The Public Prosecutor submitted a cassation against the Decision Number 1146/Pid.B/2013/PN.JKT.UT which acquitted the defendants. The Supreme Court through Decision Number 1338K/Pid/2014 stated that it refused the appeal, because the Public Prosecutor could not prove that the decision was an impure free decision. In other words, the verdict is a pure free ruling which is not allowed to be filed by cassation. |
| Kata kunci | Upaya hukum kasasi, Putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum |
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H.,M.H |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris.P.S, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H.,M.H |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2019-06-30 22:38:08.582719 |