Artikel Ilmiah : E1A113118 a.n. FARANTI AMALIA ANANDITA
| NIM | E1A113118 |
|---|---|
| Namamhs | FARANTI AMALIA ANANDITA |
| Judul Artikel | EFEKTIVITAS PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dampak menjadi korban tindak pidana perdangan orang telah membawa korban dalam kondisi yang terguncang, marah, emosional, mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun finansial. Korban tindak pidana perdagangan orang tentunya harus mendapatkan restitusi dari pelaku, yang mana hal tersebut dapat diakomodisir oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum korban tindak perdagangan orang serta faktor-faktor yang menghambat pemberian restitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif, dan lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data, dan kategorisasi data, dengan metode penyajian data berbentuk teks naratif dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPSK dimulai dari tahap pengajuan permohonan restitusi sampai dengan putusan incraht. Terkait hal tersebut, adanya LPSK cukup efektif dalam terkabulnya restitusi oleh pengadilan. Faktor yang jadi penghambat LPSK dapat dilihat dari struktur hukum yakni masih minimnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai, tugas dan fungsi LPSK, serta hak restitusi bagi korban TPPO. Jaksa penuntut umum masih ragu-ragu melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku TPPO yang ditujukan untuk restitusi korban, sedangkan dalam aspek substansi hukum adalah tidak diaturnya penyitaan harta kekayaan pelaku TPPO, dan terkait aspek kultur hukum masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan korban dalam mengajukan restitusi sehingga sangat apatis dalam memperjuangankan hak-haknya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The impact of being a victim of criminal acts of trade people have brought victims in conditions that are shaken, angry, emotional, suffer physical, psychological, and financial. Victims of human trafficking, should get restitution from the perpetrator, which can accommodated by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The purpose of this research is to find out how effective the provision of restitution is as a form of legal protection for victims of trafficking in persons and factors that hinder the provision of restitution. The research method used sociological juridical, with descriptive research specifications, and research locations at the Protection Agency Witness and Victim of Jakarta. Determination of informants in this study using Purposive Sampling. Types and sources of data are primary data and secondary data. The method of data collection consists of primary data in the form of interviews and data secondary in the form of library studies. Data processing method consists of reduction data, data display, and data categorization, with the form of data presentation method narrative text and qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the role of LPSK starts from the stage submitting a request for restitution up to an inclusive decision. Related things the existence of LPSK is quite effective in the fulfilment of restitution by the court. Factors that become obstacles to LPSK can be seen from the legal structure, lack of knowledge of law enforcement officials regarding LPSK duties and functions, and restitution rights for victims of TPPO. The public prosecutor is still in doubt confiscating the assets of TPPO players intended for restitution of the victim, while in the aspect of legal substance isnot regulated seizure TPPO assets, and related aspects of legal culture are still low legal awareness of the community and victims in submitting restitution so that very apathetic in fighting for their rights. |
| Kata kunci | Effetiveness, restitution, victims of criminal act of trafficking in persons. |
| Pembimbing 1 | Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Rani Hendriana, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Haryanto Dwi A, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2019-05-13 22:32:19.33555 |