Artikel Ilmiah : E1A015228 a.n. LINTANG ARIO PAMBUDI
| NIM | E1A015228 |
|---|---|
| Namamhs | LINTANG ARIO PAMBUDI |
| Judul Artikel | PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PAJAK (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2/PID.PRA/2018/PN.PWT) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Praperadilan merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memberikan jaminan terhadap terlaksananya penegakan hukum yang baik dan tidak melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka memperluas wewenang praperadilan, terkait dengan obyek praperadilan berupa uji keabsahan penetapan tersangka untuk diajukan ke pengadilan. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah mendapat bukti permulaan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Hasil Penelitian menunjukan bahwa bukan hanya penyidik kepolisian yang dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Tindakan seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak dapat juga diajukan praperadilan apabila tindakan yang diambil dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2018/Pn.Pwt Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak dalam menetapan pemohon sebagai tersangka tidak melakukan sesuai prosedur yang ada dan hanya berdasarkan 1 alat bukti saja sehingga permohonan praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka dikabulkan , Hakim menyatakan penetapan status tersangka atas diri pemohon tidak sah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Pretrial is an effort given by the Criminal Procedure Code in providing guarantees for the enforcement of good law and not violating the rights of suspects or defendants. After the decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 was issued, then extending the pretrial authority, related to the pretrial object in the form of testing the validity of the determination of suspects to be brought to court. Determination of suspects is carried out by investigators after obtaining initial evidence of at least 2 (two) evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. The research results show that it is not only police investigators who can determine someone to be a suspect but Tax Civil Servant Investigators also have the authority to assign someone to be a suspect. The action of a Tax Civil Servant Investigator (PPNS) can also be submitted to pretrial if the action taken in determining a person to be a suspect is not in accordance with the provisions of the applicable legislation, such as in the decision Number: 2 / Pid.Pra / 2018 / Pn.Pwt Civil Servant Investigator Civil Tax in appointing the applicant as a suspect does not perform according to existing procedures and is only based on 1 piece of evidence so that the pretrial application is valid or not, the judge is granted, the Judge states that the determination of the suspect's status on the applicant is invalid. |
| Kata kunci | Praperadilan, Penetapan Tersangka, dan PPNS Pajak |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Handri Wirastuti S, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2019-03-31 17:51:46.83492 |