| NIM | E1A014015 |
|---|
| Namamhs | REGA PUTRA PERDANA |
|---|
| Judul Artikel | JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perbandingan Putusan 51/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Smg dan Putusan 97/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Smg) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan upaya pemberantasan dengan cara–cara yang luar biasa pula (extra ordinary measure), oleh karenanya dalam pengungkapannya dibutuhkan peran Justice Collaborator. Saat ini banyak Terdakwa tindak pidana korupsi mengajukan diri menjadi Justice Collaborator, hal ini tidak terlepas dari reward yang dapat diterima akan peranannya tersebut. Namun demikian tidak semua permohonan Terdakwa diterima menjadi Justice Collaboratour oleh pengadilan. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus Adi Pandoyo yang permohonan Justice Collaboratornya dikabulkan oleh pengadilan dan dalam kasus Cahyo Supriyadi yang permohonan Justice Collaboratornya ditolak oleh pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan analitis, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk naratif, serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari interpretasi gramatikal, sistematis, sosiologi, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku dapat menjadi Justice Collaborator. Syarat-syarat yang diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 merupakan syarat mutlak dalam penerimaan seseorang menjadi Justice Collaborator, sehingga dapat mengesampingkan surat penetapan pimpinan KPK dan persyaratan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama No. 11 Tahun 2011. Hal inilah yang menyebabkan permohonan terdakwa menjadi Justice Collaborator diterima oleh pengadilan dalam Putusan No 57/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Smg dan permohonan Justice Collaborator ditolak oleh pengadilan dalam Putusan No 97/Pid.Sus-Tpk/Pn.Smg. Adapun akibat hukum sebagai Justice Collaborator adalah mendapat keringanan hukuman. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Corruption acts are categorized as extraordinary crimes (extraordinary crime) which require eradication efforts in extraordinary ways (extra ordinary measure), therefore the role of Justice Collaborator is needed in the disclosure. At present, many defendants of corruption commit themselves as Justice Collaborators, this is inseparable from the acceptable rewards for this role. However, not all of the Defendant's applications were accepted to be Justice Collaboratour by the court. This is as happened in the case of Adi Pandoyo, whose request for Justice Collaborator was granted by the court and in the case of Cahyo Supriyadi whose application for Justice Collaborator was rejected by the court. The method used in this study is normative juridical with the method of legislation and analytical approaches, as well as research specifications that are prescriptive. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data that has been collected is presented in the form of narrative, and analyzed using qualitative analysis consisting of grammatical, systematic, sociological, and comparative interpretations. The results of the study show that not all actors can become Justice Collaborators. The terms set out in SEMA No. 04 of 2011 is an absolute requirement in the acceptance of a person to become the Justice Collaborator, so that it can override the letter of stipulation of the KPK leadership and the requirements stipulated in Law No. 31 of 2014 and Joint Regulation No. 11 of 2011. This is what causes the defendant's request to be the Justice Collaborator accepted by the court in Decision No. 57 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / Pn.Smg and the request for Justice Collaborator is rejected by the court in Decision No. 97 / Pid.Sus-Tpk / Pn.Smg. The consequences of the law as Justice Collaborator are to get a sentence of punishment. |
|---|
| Kata kunci | Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Rani Hendriana, S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H |
|---|
| Tahun | 2019 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2019-02-19 17:12:24.452552 |
|---|