Artikel Ilmiah : E1A114051 a.n. RACHMA AYU NABILA
| NIM | E1A114051 |
|---|---|
| Namamhs | RACHMA AYU NABILA |
| Judul Artikel | PERSEPSI DAN KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM KEWAJIBAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN DAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI WILAYAH JAKARTA SELATAN) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Di Indonesia, mengenai tindak pidana narkotika, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika khususnya diatur dalam Pasal 127 jo Pasal 55, Pasal 112 dan Pasal 114. Sedangkan untuk penanggulangan korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan mengupayakan bagi mereka diwajibkan untuk di rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksudkan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau memahami persepsi penegak hukum dan implementasi kebijakan penegak hukum dalam kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (Social Legal Approach). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer. Berdasarkan hasil penelitian Persepsi dan Kebijakan penegak hukum dalam kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika adalah sebagai bentuk upaya menyelamatkan korban dan pecandu dari bahaya narkotika yang lebih dalam, melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan untuk mengurangi peredaran narkotika. Sedangkan Implementasi kebijakan penegak hukum terhadap rehabilitasi untuk korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika di wilayah Jakarta Selatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika harus berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Narcotics is a drug or ingredient that is useful in the field of medicine or health services and the development of science and can cause dependence that is very detrimental if used without strict control and supervision. In Indonesia, regarding narcotics crime, it is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Drug abuse in particular is regulated in Article 127 in conjunction with Article 55, Article 112 and Article 114. As for the handling of victims and addicts of narcotics abuse that occur in the South Jakarta jurisdiction, they are required to be rehabilitated. The intended rehabilitation is medical rehabilitation and social rehabilitation which is regulated in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to determine or understand the perceptions of law enforcement and implementation of law enforcement policies in the obligations of medical rehabilitation and social rehabilitation for victims and addicts of narcotics abuse in the jurisdiction of South Jakarta. This research uses a method of juridical sociological approach (Social Legal Approach). The research specifications in this study are descriptive research. The types and sources of data used are primary data obtained directly from sources and secondary data used to support primary data. Based on the results of the law enforcement's Perception and Policy research in the obligation of medical rehabilitation and social rehabilitation for victims and addicts of narcotics abuse is a form of efforts to save victims and addicts from the dangers of deeper narcotics, protect the public from the dangers of narcotics and reduce drug trafficking. Whereas the implementation of law enforcement policies towards rehabilitation for victims and addicts of narcotics abuse in the South Jakarta area for the implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for victims and addicts of narcotics abuse must be based on the Letter of Recommendation from the Integrated Assessment Team. Keywords: Perception and Policy, Narcotics Abuse, Rehabilitation. |
| Kata kunci | Persepsi dan Kebijakan, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi. |
| Pembimbing 1 | Dr. Angkasa, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Dr. H. Setya Wahyudi, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Dr. Budiono, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2019-02-19 02:39:36.370412 |