Artikel Ilmiah : E1A114019 a.n. KUKUH KURNIAWAN NURSENO
| NIM | E1A114019 |
|---|---|
| Namamhs | KUKUH KURNIAWAN NURSENO |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Administrasi kependudukan berada pada suatu pemerintahan yang merupakan salah satu pelaksanaan dari pelayanan publik. Administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Peraturan perundang-undangan mengatur peristiwa penting kependudukan secara lengkap baik dari pengertian sampai dengan denda yang bisa dikenakan atas keterlambatan melaporkan peristiwa penting kependudukan tersebut. Penerapan denda ini salah satunya dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih tertib dan disiplin dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Banyumas secara umum dapat dikatakan masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hal ini disebabkan masih tingginya keterlambatan dalam kepemilikan akta kelahiran dan tidak adanya proses sosialisasi secara menyeluruh antara pemerintah pusat dengan pelaksana secara langsung dalam administrasi kependudukan tersebut. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pencatatan kependudukan di Kabupaten Banyumas adalah kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan khususnya terkait dengan pembuatan akta kelahiran masih rendah. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan tidak mendaftar maupun mencatat peristiwa penting kependudukan sehingga kesulitan dalam verifikasi data untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Population administration is in a government which is one of the implementation of public services. Population administration is a series of structuring and regulating activities in the issuance of documents and population data through population registration, civil registration, management of population administration information and the utilization of results for public services and the development of other sectors. Legislation regulates important population events in a complete manner, from understanding up to penalties that can be imposed for delays in reporting important population events. The application of this fine is one of them so that the public can be more orderly and disciplined in reporting important population events. This study uses a normative juridical research method. The research approach uses the legislative approach method and analysis approach. The data used are primary data and secondary data. The implementation of government policy in the registration of birth certificates in Banyumas Regency in general can be said to be still not in accordance with the rules set out in Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, this is due to the high delay in ownership of birth certificates and the absence of a socialization process comprehensive between the central government and the implementers directly in the administration of the population. Obstacles or obstacles in the implementation of population registration in Banyumas Regency are public awareness to administer population documents, especially related to making birth certificates still low. This is due to ignorance of the community about the importance of population documents and not registering or recording important population events so that difficulties in data verification to obtain complete and accurate data. |
| Kata kunci | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Akta Kelahiran |
| Pembimbing 1 | Dr. Abdul Aziz Ns, S.H., M.M., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2019-02-18 12:53:39.030626 |