Artikel Ilmiah : E1A114053 a.n. RIZKI FAJAR SYARIFUDIN
| NIM | E1A114053 |
|---|---|
| Namamhs | RIZKI FAJAR SYARIFUDIN |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 (ANALISIS PEMBATALAN PASAL 122 HURUF L UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pasca disepakatinya perubahan kedua UU MD3, khususnya pasal 122 huruf l menjadi pasal yang cukup kontroversial. Dengan disahkannya perubahan tersebut DPR dianggap sebagai lembaga yang sangat anti-kritik, otoriter, serta dianggap telah membawa kembali nuansa orde baru di masa reformasi ini. Sebagai konsekuensi yuridis atas berlakunya judicial review, Pasal 122 huruf l dan dua pasal kontroversial lainnya diajukan untuk di uji di MK. MK telah menetapkan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah kewenangan MKD sebelum dan sesudah putusan, bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK khususnya pembatalan Pasal 122 huruf l dan bagaimana kewenangan MKD yang ideal pada masa yang akan datang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data dalam penelitian ini adalah preskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat perubahan akan kewenangan MKD. Dalam pertimbangan putusan MK, MK mendasarkan kepada pertimbangan hukum positif dan diluar hukum positif. Hal tersebut menimbulkan gagasan untuk menjadikan MKD diluar alat kelengkapan DPR agar terwujudnya kewenangan yang ideal dan dengan mengisi jabatan struktural dan fungsionalnya oleh orang-orang diluar anggota DPR, agar terwujudnya MKD yang independen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | After the agreement on the second amendment to the MD3 Act, specifically, article 122 letter l became a fairly controversial article. With the ratification of the amendment, the House of Representatives was regarded as a very anti-criticism, authoritarian and considered to have brought back the nuances of the “new order” during this reform period. As a juridical consequence of the enactment of judicial review, Article 122 letter l and two other controversial articles were submitted for testing at the Constitutional Court. The Constitutional Court has determined in its decision to grant the request of the applicants in part. The problems to be discussed are how the Board of Honor Court authority before and after the verdict, how is the legal basis for judges in the Constitutional Court's decision specifically the cancellation of Article 122 letter l and how the ideal Board of Honor Court authority in the future in the Republic of Indonesia's constitutional system. This study uses a normative juridical research method, with a legal approach and a historical approach. Meanwhile, the data used in this study is secondary data by collecting data through library studies which are then analyzed by qualitative normative analysis methods. The presentation of data in this study is prescriptive in the form of a description that is arranged systematically, logically, and rationally. Based on the results of the study it was found that there was a change in the authority of Board of Honor Court. In considering the Constitutional Court's decision, the Constitutional Court based on positive legal considerations and outside positive law. This gave rise to the idea of making Board of Honor Court outside the DPR's equipment in order to realize the ideal authority and by filling in its structural and functional positions by people outside the DPR's members, in order to realize an independent Board of Honor Court. |
| Kata kunci | Kewenangan, Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. HM. Fauzan, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | HA. Komari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2019-02-17 22:25:24.456245 |