Artikel Ilmiah : F1D013023 a.n. ISTI WULANDARI
| NIM | F1D013023 |
|---|---|
| Namamhs | ISTI WULANDARI |
| Judul Artikel | Proses Agenda Setting Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Banyumas |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tentang Proses Agenda Setting Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Banyumas dan mengetahui aktor-aktor dominan yang berperan dalam proses agenda setting Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan institusionalisme. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analis model interaktif Miles dan Huberman, maka untuk menjamin validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian, Proses agenda setting diawali dengan persepsi masalah, pendefinisian masalah, sampai dengan mobilisasi dukungan. Persepsi masalah dapat ditentukan dari para stakeholder yang terkait, antara lain seruni, dinas, akademisi, media, dan lembaga legislatif. Masalah TKI yang terjadi bermacam dilihat dari sudut pandang masing-masing stakeholder, antara lain tidak berperanya desa sebagaia awal pemberangkatan TKI, mereka asal berangkat tanpa melibatkan dinas, perekrutan TKI yang tidak sesuai prosedur yang akhirnya terjadilah berbagai permasalahan, dari pra penempatan sampai dengan pasca penempatan. Proses selanjutnya yaitu definisi masalah, memfokuskan berbagai permasalahan agar menjadi perhatian sehingga bisa masuk dalam agenda kebijakan Pemerintah untuk dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Permasalahan tersebut adalah Banyaknya jumlah TKI dan remiten yang diberikan akan tetapi tidak diimbangi dengan adanya perlindungan, permasalah TKI yang banyak tidak terselesaikan, dan prosedur awal yang belum jelas. Pembatasan masalah hanya mencangkup hal tersebut karena mamang wewenang peraturan daerah yang dibentuk pemerintah Kab Banyumas memang sebatas wilayah sekitar banyumas, dan pasal didalamnya memuat solusi bermuatan lokal dengan berdasarkan permasalahan TKI yang terjadi di Kab Banyumas. Proses agenda setting selanjutnya adalah mobilisasi dukungan, isu pertama kali di sampaikan oleh Seruni, dalam mobilisasi dukunganya seruni memanafaatkan power dan eksistensi yang dimiliki serta melakukan kedekatan dengan para steakholder, antara lain: Akademisi, anggota legislatif, dinas, LSM-LSM lokal atau nasional, dan KPU, sehingga proses agenda setting dapat berjalan dengan baik sampai akhirnya masuk ke tahap kebijakan publik selanjutnya. Aktor yang paling dominan dalam proses agenda setting adalah aktor yang memiliki peran yang paling penting dan paling maksimal dalam proses agenda setting, mereka adalah seruni, lembaga eksekutif dan legislatif. Seruni merupakan embrio dari diangkatnya isu tentang permasalahan TKI sampai akhirnya isu masuk dalam agenda kebijakan. Lembaga eksekutif dan legislatif dengan tanggap memproses dan mengerahkan stakeholder untuk memproses isu tersebut sampai dengan dibentuknya Perda. Kata Kunci: Agenda Setting, Peraturan Daerah, TKI, Kabupaten Banyumas |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research was conducted with the aim of knowing about the Process of Agenda Setting Local Regulation of Banyumas regency No. 2 of 2015 on Indonesian Workers Protection (TKI) Banyumas Regency and to know the dominant actors have a role in the process of agenda setting Local Regulation of Banyumas regency No. 2 of 2015 On Indonesian Workers Protection (TKI) in Banyumas Regency. The method used in this research is a qualitative method with an approach of institutionalism. Data obtained from the results of observation, depth interview and documentation. Then the data were analyzed using the interactive model analyst method Miles and Huberman, then to ensure the validity of data the researcher used data triangulation techniques. Based on the results of the research, the Process of agenda setting starts with the perception of the problem, defining the problem, until the mobilization of support. The perception of a problem can be determined from the relevant stakeholders among others, Chrysanthemum, department, academics, the media, and legislative institutions. The migrant WORKERS problem were various seen from the perspective of each stakeholder, among others are not the role of the village as early departure of migrant WORKERS, they were perfunctory depart without involving the department, the recruitment of migrant WORKERS which is not in accordance with the procedures that finally came to pass a variety of problems, from pre-placement to post-placement. The next process, namely focusing various issues in order of concern so that could be included to the agenda of Government policy to be formulated in the form of policy. These problems focus on the official procedure legally, from the procedure before departure, departure, placement, post placement, disputes completion, coaching, maximizing the role of the community and the village, surveillance, investigation, and criminal provisions. Restrictions problem only covers things such as do the authority of the local regulations that formed by the government Banyumas District indeed limited to areas around the banyumas and it article contain a solution of local content based on the problems of migrant WORKERS that occurred in the District of Banyumas. The initiation of this Regulation is the Chrysanthemum, in the mobilization of its support Chrysanthemum take advantage the power and the existence of Chrysanthemum owned as well as perform proximity with the steakholder, among others: Academics, members of the legislative, department, local Non Governmental Organizations (NGOS) or national, and the COMMISSION, so that the process of agenda setting could work well to finally get to the stage of next public policy. The most dominant actors in the process of agenda setting is the actor that has the role of the most important and most maximum in the process of agenda setting, they are the chrysanthemum, the executive and the legislative. Chrysanthemum is the embryo issues appointment about the problems of migrant WORKERS until finally an issues entered to the policy agenda. The executive and legislative in response process and mobilize stakeholders to process that issue with the establishment of the Regulation. Keywords: Agenda Setting, Local Regulations, migrant WORKERS, Banyumas Regency |
| Kata kunci | Agenda Setting, Peraturan Daerah, TKI, Kabupaten Banyumas |
| Pembimbing 1 | Drs. M.Soebiantoro, MSi |
| Pembimbing 2 | Drs. Solahuddin Kusumanegara.M.Si |
| Pembimbing 3 | Dr. Sofa Marwah, M.Si |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 29 |
| Tgl. Entri | 2019-02-15 11:37:43.472444 |