Artikel Ilmiah : F1B113033 a.n. BUDIMAN EGI PRATAMA
| NIM | F1B113033 |
|---|---|
| Namamhs | BUDIMAN EGI PRATAMA |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIJINAN REKLAME DI KABUPATEN BANJARNEGARA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Implementasi kebijakan perijinan reklame Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan dimana pertumbuhan reklame di Kabupaten Banjarnegara harus rapih dan tidak merusak keindahan tata ruang kota. Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dengan kewenangannya menurunkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan adanya Peraturan Daerah tersebut yakni mengimplementasikan kebijakan tentang perijinan reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan perijinan reklame di Kabupaten Banjarnegara. Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian model kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan untuk memperoleh data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan perijinan reklame di Kabupaten Banjarnegara yang belum optimal. Aspek komunikasi sudah cukup optimal. Aspek Sumber Daya yang belum optimal. Aspek disposisi yang belum optimal . Aspek hubugan dengan organisasi lain juga sudah cukup optimal. Kesimpulan, Aspek komunikasi sudah optimal dimana Dinas yang terkait dengan kebijakan perijinan reklame sudah menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan cara sosialisasi dan koordinasi. Aspek Sumber Daya belum optimal, karena Satpol PP masih kekurangan fasilitas untuk menertibkan reklame yang tidak sesuai Perda atau liar. Aspek disposisi belum optimal, dimana dinas yang terkait dengan perijinan reklame sudah melakukan tindakan partisipasif dengan baik dan sesuai dengan tupoksinya namun DPMPPTSP dan DPPKAD tidak dapat melakukan tindakan partisipasif dengan baik karena hanya memberikan pelayanan. Aspek hubungan dengan organisasi lain juga sudah lumayan optimal. Ketiga dinas saling berhubungan baik untuk mengimlementasikan kebijakan perijinan reklame di Kabupaten Banjarnegara. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Reklame. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The implementation of the policy of organizing billboards in Banjarnegara Regency as an embodiment where the growth of billboards in Banjarnegara Regency must be neat and not damage the beauty of city spatial planning. The government of Banjarnegara Regency with its authority has reduced Regional Regulation No. 10 of 2003 concerning the Implementation of Advertising in Banjarnegara Regency. The purpose of the Regional Regulation is to implement a policy regarding the implementation of billboards.This study aims to describe the policy of organizing billboards in Banjarnegara Regency. The location of this research was conducted at the Civil Service Police Unit, Investment Board and Licensing Services, and the Regional Financial and Asset Management Revenue Service of Banjarnegara Regency. The type of research conducted is qualitative model research using descriptive analysis. The selection of informants used purposive sampling technique and to obtain research data using interviews, observation and documentation. While the data analysis technique uses an interactive analysis model. The results of this study indicate the implementation of the policy of organizing billboards in Banjarnegara District which has not been optimal. The communication aspect is quite optimal. Resource Aspects that have not been optimal. The disposition aspect is not optimal. The relationship aspect with other organizations is also quite optimal.Conclusion, the communication aspect is optimal where the Office related to the policy of organizing billboards has established good communication relationships by means of socialization and coordination. The Resource Aspect is not optimal, because the Satpol PP still lacks facilities to curb advertisements that are not in accordance with the Regional Regulation or wild. The disposition aspect has not been optimal, where the offices related to the implementation of billboards have implemented participatory actions well and in accordance with their tasks but DPMPPTSP and DPPKAD cannot take participatory actions properly because they only provide services. The aspect of relationships with other organizations has also been quite optimal. The three offices are well connected to implement the policy of organizing billboards in Banjarnegara Regency. Keyword: Implementation, Policy, Advertisement. |
| Kata kunci | Implementasi, Kebijakan, Reklame. |
| Pembimbing 1 | Drs. Guntur Gunarto. M.Si |
| Pembimbing 2 | Drs. Swastha Dharma. M.Si |
| Pembimbing 3 | Dr. Bambang Tri Harsanto. M.Si |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2019-02-14 12:27:16.239046 |