Artikel Ilmiah : E1A014171 a.n. GALANG LAZUARDI
| NIM | E1A014171 |
|---|---|
| Namamhs | GALANG LAZUARDI |
| Judul Artikel | TRANSAKSI E-PURCHASING ANTARA OFFICESTORE.CO.ID DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH (SUATU KAJIAN TERHADAP LAHIRNYA PERJANJIAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PARA PIHAK) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Judul: TRANSAKSI E-PURCHASING ANTARA OFFICESTORE.CO.ID DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH (SUATU KAJIAN TERHADAP LAHIRNYA PERJANJIAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PARA PIHAK) Oleh : Galang Lazuardi E1A014171 Penelitian ini bertujuan menganalisis kapan lahirnya perjanjian dalam transaksi E-Purchasing yang terjadi antara Officestore.co.id dengan Lembaga Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kapan saat lahirnya perjanjian dalam transaksi E-Purchasing dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data disajikan secara sistematis, dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perjanjian transaksi E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah lahir pada saat kedua belah pihak menyutujui harga akhir dari sebuah negosiasi yang dilakukan didalam sistem digital. Kata kunci: Perjanjian, Transaksi E-Purchasing, Pemerintah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Title: E-PURCHASING TRANSACTIONS BETWEEN OFFICESTORE.CO.ID WITH GOVERNMENT INSTITUTIONS (A STUDY ON THE BIRTH OF THE AGREEMENT, OBLIGATIONS, AND RIGHTS OF PARTIES) By: Galang Lazuardi E1A014171 This study aims to analyze when the agreement was born in the E-Purchasing transaction that occurred between Officestore.co.id and Government Institutions. The problem in this study is when the birth of the agreement in the E-Purchasing transaction in the procurement of goods and services of the government. This study uses a normative juridical approach and uses secondary data using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data is presented systematically, and data analysis is done qualitatively normatively. Based on the results of research and discussion, the E-Purchasing transaction agreement in the procurement of government goods and services was born when both parties agreed to the final price of a negotiation carried out in a digital system. Keywords: Agreement, E-Purchasing Transaction, Government. |
| Kata kunci | Perjanjian, Transaksi E-Purchasing, Pemerintah |
| Pembimbing 1 | Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Listiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2019-02-06 20:53:57.415135 |