Artikel Ilmiah : E1A014045 a.n. RIZKI HARDIANSAH
| NIM | E1A014045 |
|---|---|
| Namamhs | RIZKI HARDIANSAH |
| Judul Artikel | PENERAPAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN SURAT EDARAN NO B/71/M.SM.00.00/2017 TENTANG PELAKSANAAN NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Salah satu yang dituntut dalam profesionalisme jabatan Pegawai Negeri Sipil, adalah bersikap netral dalam pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Pegawai Negeri Sipil yang netral dan profesional sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dalam melayani masyarakat secara merata, namun permasalahan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah masih sering terjadi terutama menjelang atau pada saat Pemilihan Umum. Penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut Surat Edaran No. B/71/M/.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemilhan Kepala Daerah 2018 dan Implikasi hukum apakah yang timbul terhadap penegakan hukum akibat diterapkannya Surat Edaran No. B/71/M/.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemilhan Kepala Daerah 2018. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan analisis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk naratif. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Menpan-RB dalam bentuk Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 sebagai pedoman pelaksanaan netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018. Pelaksanaan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 berpedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan netralitas PNS, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terhadap PNS yang melanggar Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 akan dijatuhi sanksi disiplin PNS sesuai Pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Neger Sipil. Hal ini menunjukan bahwa dalam penegakan hukum Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 berimplikasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT One of the demands in the professionalism of the position of the Civil Servants is to be neutral in the general election, as well as the regional head elections. Neutral and professional civil servants are needed by the community so that the implementation of government can run effectively in serving the community equally, but the non-neutrality problems of civil servants in the selection of regional heads still often occur especially before or during the general election. This research takes the formulation of the problem regarding the implementation of neutrality of Civil Servants in the Election of Regional Heads according to Circular No. B / 71 / M / .SM.00.00 / 2017 concerning Implementation of Neutrality for State Civil Apparatus in Election of 2018 Regional Heads and what legal implications arise against law enforcement due to the implementation of Circular No. B / 71 / M / .SM.00.00 / 2017 concerning Implementation of Neutrality for State Civil Apparatus in Regional Head Election 2018. The method used is normative juridical with the approach to legislation and analysis, the type of data used is primary data and secondary data obtained from interviews and presented in narrative form. In the 2018 Regional Head General Election, the government issued a policy through Menpan-RB in the form of Circular No. B / 71 / M.SM.00.00 / 2017 as a guideline for the implementation of neutrality in the 2018 Regional Head General Election. Implementation of Circular No. B / 71 /M.SM.00.00/2017 is guided by the Laws and Regulations relating to the neutrality of civil servants, namely Law No. 5 of 2014 concerning ASN, Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 1 of 2015 concerning Stipulation Government Regulation No. 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors Becomes Law, Government Regulation No. 42 of 2004 concerning Soul Guidance Corps and Civil Servant Code of Ethics, and Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants. Against civil servants who violate Circular No. B / 71 / M.SM.00.00 / 2017 will be subject to civil servant discipline sanctions in accordance with Article 12 number 8 and number 9 and Article 13 number 13 Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Civil Service Discipline. This shows that in law enforcement Circular No. B / 71 / M.SM.00.00 / 2017 has implications for Government Regulation No. 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants. |
| Kata kunci | Netralitas PNS, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Surat Edaran |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Hj. Sri Hartini, S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 126 |
| Tgl. Entri | 2018-11-07 14:50:51.26038 |