Artikel Ilmiah : E1A014183 a.n. IVA NUR AYUNI
| NIM | E1A014183 |
|---|---|
| Namamhs | IVA NUR AYUNI |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEBIDANAN (Studi Sinkronisasi Pengaturan Hak-Hak Bidan Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum bidan dalam menjalankan praktik kebidanan dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodeyuridis normatif kualitatifdengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum bidan pada praktik kebidanan dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum bidan dalam menjalankan praktik kebidanan dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah meliputi jaminan pengaturan hak-hak bidan sebagai anggota dan pengurus Ikatan Bidan Indonesia, jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan tentang informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, jaminan pengaturan imbalan jasa, jaminan pengaturan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan pengaturan tentang perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatanyang bertentangan dengan kompetensi, kewenangan, standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan pengaturan hak lain. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is aimed to know the synchronization of legal protection regulations and forms of legal protection for midwife in performing midwifery practice in Indonesian legislation structure. This research used normative juridical qualitative method by using Statue Approach, Analytical Approach, and Conceptual Approach. The research specifications used in this study are legal inventory and legal synchronization. Type of the data used in this research include secondary legal materials obtained from literature and documentary. Based on the research findings, it revealed that the regulation about legal protection of midwife in performing midwifery practice in Indonesian Legislation structure has shown to a synchronization level. That means, lower-level regulations are compatible with higher-level regulations and the higher-level regulations become the basic element in designing lower-level regulations. The forms of legal protection for midwife in performing midwifery practice in Indonesian legislations structure include guarantee of the rights of midwives as the member and administrator of Indonesian Midwife Association,guarantee oflegal protection regulations,guarantee the regulation of complete and correct information from the recipient of the health service or his/her family,guarantee the arrangements of carrying out tasks in accordance with competencies and authority,guarantee of recompense arrangements,guarantee the regulation of protection of occupational health and safety,guarantee of regulation regardingtreatment that is in accordance with human dignity, morality, ethics, and religious values,guarantee of professional development regulations,guarantee arrangements to reject the wishes of recipients of health services that are contrary to the competencies, authority, professional standards, codes of conduct and ethics, service standard, standard operating procedures, or the provisions of the legislation, and guarantee of other rights arrangements. |
| Kata kunci | Perlindungan Hukum Bidan, Praktik Kebidanan |
| Pembimbing 1 | Saryono Hanadi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Nayla Alawiya, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Alef Musyahadah Rahmah, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2018-11-05 19:36:27.471236 |