Artikel Ilmiah : E1A114036 a.n. LUKMAN ADI ARIVIANO
| NIM | E1A114036 |
|---|---|
| Namamhs | LUKMAN ADI ARIVIANO |
| Judul Artikel | KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (STUDI PUTUSAN NOMOR: 58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa konsumen antara Bokar Harahap dengan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Rantauprapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara menurut Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam memutus perkara antara Bokar Harahap dengan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Rantauprapat karena perkara tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi perkara wanprestasi sehingga yang berwenang untuk memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research examines the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency in handling consumer disputes between Bokar Harahap and PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Rantauprapat Branch. This study aims to determine the authority of the Batu Bara Regency Consumer Dispute Settlement Agency according to Rantauprapat District Court Decision Number 58 / Pdt.Sus-BPSK / 2016 / PN.RAP in resolving consumer disputes based on the prevailing laws and regulations. The approach method used in this research is the normative juridical approach, the specification of the research is descriptive using secondary data presented in a systematic and logical description, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that BPSK Batu Bara Government is not authorized to decide cases between Bokar Harahap and PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Rantauprapat Branch because the case is not a consumer dispute, but a default case so that the authority to decide the case is the Central Jakarta District Court |
| Kata kunci | Perlindungan Konsumen, Kewenangan, Sengketa Konsumen |
| Pembimbing 1 | I Ketut Karmi Nurjaya, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Hj. Krisnhoe Kartika W, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | M.I. Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2018-10-18 21:38:57.40566 |