Artikel Ilmiah : E2A016062 a.n. RIZKY PRIAMBODO
| NIM | E2A016062 |
|---|---|
| Namamhs | RIZKY PRIAMBODO |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam peraturan perundangan tidak menjelaskan secara khusus tentang bentuk badan hukum, jenis perusahaan pada BUMDesa, bentuk pertanggungjawaban BUMDesa dengan unit usaha BUMDesa, dan jenis badan hukum perdata pada unit usaha BUMDesa. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Banyumas” bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan untuk menganalisis implementasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas, memberikan informasi kepada BUMDesa yang akan dibentuk agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Metode penelitian dengan penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat preskripsi. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka atau kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. BUMDesa terkonstruksi bahwa BUMDesa merupakan Perusahaan dan Badan Usaha karena memenuhi ciri-ciri perusahaan yaitu, bertujuan mencari laba, terus menerus, memiliki organisasi. BUMDesa merupakan badan hukum publik karena dibentuk melalui Perdes. BUMDesa merupakan badan hukum publik yang berbentuk Perum karena identik dengan ciri-ciri BUMN yang berbentuk PERUM. Pertanggungjawaban BUMDesa dengan Unit Usaha BUMDesa merupakan perusahaan kelompok karena BUMDesa sebagai perusahaan induk memiliki kesatuan ekonomi dengan unit usaha BUMDesa dan terpisah secara yuridis anatara BUMDesa dengan Unit Usaha BUMDesa. Implementasi BUMDesa di Kabupaten Banyumas bahwa penerapan peraturan perundang-undangan tentang BUMDesa di Kabupaten Banyumas sebagian sudah diterapkan yaitu BUMDesa dibentuk melalui peraturan perundangan yaitu Perdes yang tidak terbagi atas saham, dan pembentukan badan hukum perdata pada unit usaha BUMDesa belum diterapkan dalam jumlah yang banyak. Kesimpulan, Konstruksi BUMDesa berbentuk Badan Hukum Publik berjenis Perumdes, dengan bentuk pertanggungjawaban dengan unit usaha BUMDesa berbentuk perusahaan kelompok. Implementasi BUMDesa di Kabupaten Banyumas sebagian sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in the legislation do not specifically explain the form of legal entity, type of company on BUMDesa, form of BUMDesa accountability with BUMDesa business units, and types of civil legal entities in BUMDesa business units. Research entitled "Juridical Review of Legal Construction of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Banyumas District" aims to analyze the legal construction of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and to analyze the implementation of the formation of Village-Owned Enterprises in Banyumas Regency, provide information to BUMDesa which will be formed so that there is no law violation. The research method with normative juridical law research and research specifications is prescriptive. Data collection methods are literature studies or literature. The method of presenting data in the form of a description that is arranged systematically and the method of analysis used instudy thisis a qualitative normative analysis method. BUMDesa is constructed that BUMDesa is a Company and Business Entity because it meets the characteristics of the company, namely, aiming to make a profit, continuously, owning an organization. BUMDesa is a public legal entity because it was formed through village regulations. BUMDesa is a public legal entity in the form of a Public Corporation because it is identical with the characteristics of a PERUM-shaped BUMN. BUMDesa's accountability with the BUMDesa Business Unit is a group company because BUMDesa as the holding company has an economic unit with the BUMDesa business unit and is separated juridically between BUMDesa and the BUMDesa Business Unit. BUMDesa implementation in Banyumas Regency is that the application of laws and regulations on BUMDesa in Banyumas Regency is partly implemented, namely BUMDesa is formed through legislation namely Perdes which is not divided into shares, and the establishment of a civil legal entity in the BUMDesa business unit has not been implemented in large numbers. Conclusion, the construction of BUMDesa is in the form of a Public Legal Entity in the form of a Perumdes, with the form of accountability with the BUMDesa business unit in the form of a group company. Part of the implementation of BUMDesa in Banyumas District has been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. |
| Kata kunci | Konstruksi Hukum, BUMDesa Kabupaten Banyumas |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2018-08-30 13:02:57.229503 |