Artikel Ilmiah : E1A012189 a.n. DUDU ABDUL GHANI

Kembali Update Delete

NIME1A012189
NamamhsDUDU ABDUL GHANI
Judul ArtikelISBAT NIKAH (Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapann Pengadilan Agama Tasikmalaya No.0491/Pdt.G/2015/PA.Tsm)
Abstrak (Bhs. Indonesia)ISBAT NIKAH
(Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapann Pengadilan Agama Tasikmalaya No.0491/Pdt.G/2015/PA.Tsm)

Oleh : Dudu Abdul Ghani
Nim : E1A012189
ABSTRAK

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri berbagai masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0491/Pdt.G/2015/PA.Tsm. .Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif analitif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi,penyajian data dengan text naratif yang disusun dengan cara sistematis,serta analisis data normative kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Hakim hanya memakai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebaiknya hakim memakai penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Pengadilan Agama yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kata kunci : Isbat Nikah , kelalaian PPN



Abtrak (Bhs. Inggris)NIKAH ISBAT
(Juridical Review of the Establishment of the Tasikmalaya Religious Court No.0491 / Pdt.G / 2015 / PA.Tsm)

By: Dudu Abdul Ghani
Nim: E1A012189
ABSTRACT

According to Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 which states that "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations". Thus the state also has an interest in interfering in various marital problems by forming and implementing legislation concerning marriage.
The problem in this study is how the judge's legal considerations in granting the request for marriage isbat in the determination of the Tasikmalaya Religious Court Number 0491/Pdt.G/2015/PA.Tsm. The approach method used in this study is normative juridical method. The specifications used in this study are prescriptive analytics. Data collection is done by inventorying, presenting data with narrative text that is compiled in a systematic way, as well as qualitative normative data analysis.
Based on the results of the research and discussion the Judge only used Article 7 of the Compilation of Islamic Law and Article 8 of Law Number 1 of 1974 jo. Article 39 Compilation of Islamic Law, the judge should use the explanation of Article 49 paragraph 2 number (22) of the Law of the Religious Court, namely the statement of the validity of marriage that occurred before Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and carried out according to other regulations.

Keywords: Marriage Issues, VAT negligence




Kata kunciIsbat Nikah , kelalaian PPN
Pembimbing 1Dr. Hj. Siti Muflichah, S.H., M.H
Pembimbing 2Haedah Faradz, S.H., M.H
Pembimbing 3Rochati, S.H., M.Hum
Tahun2018
Jumlah Halaman10
Tgl. Entri2018-08-22 21:22:55.498705
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.