Artikel Ilmiah : E1A014090 a.n. HARUN ABDUL AZIZ EKAPUTRA
| NIM | E1A014090 |
|---|---|
| Namamhs | HARUN ABDUL AZIZ EKAPUTRA |
| Judul Artikel | Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Tangerang) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dipakai dalam menentukan kesejahteraan masyarakat daerah-daerah di Indonesia. Skripsi ini membahas tentang peran maupun kendala normatif Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang akan di bahas adalah peran maupun kendala normatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran serta kendala normatif Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah berupaya menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peran Pemerintah Daerah terhadap IPM yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan kendala dan terjadi ketidakpastian hukum terhadap peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the implementation of regional household affairs in the field of public welfare implementation in general. The Human Development Index (HDI) is an indicator used in determining the welfare of the regions in Indonesia. This thesis discusses the role and normative constraints of the Regional Government in the implementation of regional household affairs in the field of organizing community welfare. The problems that will be discussed are the role and normative constraints of the Tangerang District Government in the implementation of regional household affairs in the field of public welfare based on Law Number 23 of 2014. The purpose of this study is to find out and analyze the role and normative constraints of the Tangerang District Government in the implementation community welfare based on Act Number 23 of 2014. The approach method used is a normative juridical approach with a legislative approach and an analytical approach. The data used is secondary data in the form of legislation, literature books, and internet sites. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Tangerang District Government has attempted to carry out community welfare based on Law Number 23 of 2014. The role of the Regional Government in HDI which is an indicator of community welfare is not regulated in detail in Law Number 23 of 2014 or other laws and regulations, giving rise to constraints and legal uncertainty regarding the role of the Regional Government in increasing the level of community welfare. |
| Kata kunci | Peran, Kendala Normatif, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Hj. Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2018-08-19 13:54:50.319002 |