Artikel Ilmiah : E1A014134 a.n. AZAM FAUZAN AKMAL
| NIM | E1A014134 |
|---|---|
| Namamhs | AZAM FAUZAN AKMAL |
| Judul Artikel | PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA SETYA NOVANTO (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP untuk melakukan pemeriksaan salah satunya terhadap upaya paksa oleh penyidik (penangkapan dan penahanan). Kemudian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan objek praperadilan yaitu pengujian sah tidaknya penetapan tersangka. Upaya paksa penyidik dalam menetapkan tersangka tentu membatasi kemerdekaan serta hak-hak dari tersangka, terlebih jika menyalahi aspek formil hukum pidana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka kerap kali dianggap prematur dan tidak sesuai prosedur, seperti halnya terhadap penetapan tersangka Setya Novanto atas kasus korupsi e-KTP yang kemudian diajukan gugatan praperadilan. Tulisan ini memuat tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan tidak sahnya status tersangka Setya Novanto serta bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dalam pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA SETYA NOVANTO (Studi Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.). Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis.Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel bahwa ada beberapa pertimbangan hakim yang memberatkan serta meringankan jatuhnya amar putusan serta terhadap beberapa pertimbangan yang dinilai tidak mengonstruksikan pertimbangan hukumnya bedasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Pretrial is the authority of the District Court based on Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code to conduct an examination of one of them for forced attempts by investigators (arrest and detention). Based on Decision of The Constitutional Court Number: 21/PUU-XII/2014 there is an expansion of the pretrial object, that is the examination of the validity of the suspect determination. The forced effort of investigators in determining the suspect certainly limits freedom and the rights of the suspect, especially if it violates the formal aspects of criminal law. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in determining a person to be a suspect is often considered premature and not according to procedures, as well as the determination of Setya Novanto's suspects over corruption cases e-KTP which is then filed for a pretrial suit. This paper describes how the judge considers the invalidation of the status of the suspect Setya Novanto and how the Act Number 30 Year 2002 on Komisi Pemberantasan Korupsi is applied toward judge’s legal considerations. Based on description above, the author is interested in researching and pouring the results in a thesis entitled: JUDGE’S LEGAL CONSIDERATIONS FOR DETERMINING THE UNDERSTANDING OF SETYA NOVANTO SUSPECTED STATUS (Study of Decision Number 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.). The research method used in this writing is normative juridical, with descriptive research specifications. This study used secondary data obtained through literature and systematically described. Based on the results of research in Decision Number 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel that there are a number of judgments that are burdensome and diminish the sentenced of the decision and against some considerations which are considered not to construct legal considerations based on the Act Number 30 Year 2002 on Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). |
| Kata kunci | Praperadilan, Penetapan Tersangka, Komisi Pemberatasan Korupsi |
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris P.S., S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2018-08-18 15:34:09.708553 |