Artikel Ilmiah : E1A014212 a.n. RIFQI PRASETYO YUNIARTO
| NIM | E1A014212 |
|---|---|
| Namamhs | RIFQI PRASETYO YUNIARTO |
| Judul Artikel | PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENYIDIKAN MANTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50 PK/PID.SUS/2016) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/PID.SUS/2016 yang meninjau kembali Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu Peninjauan Kembali terhadap putusan praperadilan tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi unsur fundamental Peninjauan Kembali yang diatur pada Pasal 263 KUHAP. Unsur-unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya saja serta unsur Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang menghukum/mempidana saja. Putusan Mahkamah Agung a quo menyatakan permohonan Peninjauan Kembali a quo tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 263 KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research was based on the Supreme Court Decision Number 50 PK / PID.SUS / 2016 which reviewed the Pretrial Decision Number 36 / Pid.Prap / 2015 / PN.JKT.Sel. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials in the form of relevant legislation and literature books. The conclusion that can be drawn from this research is that a review of the pretrial decision cannot be justified because it does not meet the fundamental element of the judicial review which is regulated in Article 263 KUHAP. The elements that are not fulfilled are the element of Judicial Review can only be submitted by the convicted person and his heirs only and the element of Judicial Review can only be submitted against the verdict that punishes / convicts it. The decision of the a quo Supreme Court stated that the a quo Judicial Review application could not be accepted because it was contrary to Article 263 KUHAP and the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016. |
| Kata kunci | Peninjauan Kembali, Praperadilan, Penyidikan |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S. H., M. H. |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S. H., M. H. |
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S. H., M. H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2018-08-16 08:21:22.740732 |