Artikel Ilmiah : E1A014248 a.n. IKA SISMAIDIYATI
| NIM | E1A014248 |
|---|---|
| Namamhs | IKA SISMAIDIYATI |
| Judul Artikel | SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI NOMOR: 1/P/PW/2017/PTUN.JBI) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penilaian unsur ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengandung makna bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dirugikan atas hasil laporan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini bersumber pada Putusan Nomor: 1/P/PW/2017/PTUN.JBI, untuk mengetahui bagaimana kewenangan PTUN dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1/P/PW/2017/PTUN.JBI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaart). Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemohon karena kewenangan dan objek permohonan yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan AUPB. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Assessment of the existence or absence of authority abuse is regulated in Article 21 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, means that government bodies and / or officials who are disadvantaged on the results of the internal government's supervision apparatus can submit applications to the State Administrative Court (PTUN). This research was based on Decision Number: 1/P/PW/2017/PTUN.JBI, with the aim to find out how the authority of PTUN evaluate the elements of authority abuse and analyze judges' considerations in Decision Number: 1/P/PW/2017/PTUN.JBI. The method used in this study was a normative juridical approach with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The data source used in this study were secondary data. The data obtained were presented in the form of descriptions and those were arranged systematically, logically and rationally. The research results showed that the judge's consideration was based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2015 concerning Guidelines for Procedure in the elements of Authority Abuse Assessment stating that the applicant's application cannot be accepted (Niet Onvankelijke Verklaart). The applicant was loss because the authority and object of the application made was in accordance with the laws regulations and AUPB |
| Kata kunci | Penyalahgunaan Wewenang, Pengadilan Tata Usaha Negara, Niet Onvankelijke Verklaart. |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2018-08-15 10:23:13.24931 |