Artikel Ilmiah : E1A013165 a.n. NIKHI SEKARSATI
| NIM | E1A013165 |
|---|---|
| Namamhs | NIKHI SEKARSATI |
| Judul Artikel | PENGAWASAN INTERN YANG DILAKUKAN PIHAK BANK TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG YOGYAKARTA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilakukan karena banyaknya kasus di dunia perbankan yang didominasi oleh kasus kredit, sehingga perlu adanya pengawasan khususnya dari intern Bank guna mengantisipasi adanya kasus yang berkaitan dengan kredit. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan intern dari pihak Bank terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta serta tindaklanjut yuridis terhadap bank dan pegawai berkaitan dengan penerapan Pengawasan Internal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan serta wawancara sebagai data pendukung. Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis serta disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta telah melaksanakan Fungsi Pengawasan Internal berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, serta telah pula melaksanakan Fungsi Kepatuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Hal ini terbukti dengan telah di bentuknya satuan kerja audit intern independen Residence Auditor Unit (RAU) di PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta yang bertugas melakukan pengawasan serta melaporkan hasil pengawasan berkaitan dengan penyaluran KUR serta kegiatan perbankan lain. Tindak lanjut yuridis terhadap bank yang tidak melaksanakan fungsi Pengawasan Internal serta fungsi Kepatuhan yaitu dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/1999 serta Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangn Nomor 46/POJK.03/2017. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikenakan kepada pegawai yang melakukan pemalsuan dokumen maupun tindakan pidana lain dalam rangka mempermudah pencairan kredit. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is conducted because of many cases banking is dominated by case of credit, so that need for audit especially from the internal bank to anticipate the case of credit. This research purpose is to analyze the implementation of Internal Audit of the Bank against the distribution of Kredit Usaha Rakyat (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch of Yogyakarta and juridical follow-up for banks and employees associated with application of Internal Audit. The methods that used in this research is normative-juridical-with- qualitative-normative analysis. The data collecting methods conducted with using literature studies and supporting by interviews data. The collected data is structures sytematicly and presented in narrative text. This research shows that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch of Yogyakarta has implemented Internal Audit Function based on Regulation of Bank Indonesia Number 6/1 / PBI / 1999 concerning Assignment of Compliance Director and Implementation of Standard of Internal Audit Function of Commercial Bank, and has implemented Compliance Function based on Regulation of Otoritas Jasa Keuangan Number 46/POJK.03/2017 about Function of Compliance of Commercial Bank. This is evidenced by establishment of independence audit internal unit named Residence Auditor Unit (RAU) in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch of Yogyakarta in charge of supervising and reporting the results of supervision related to the distribution of KUR and other banking activities. As juridical follow-up for Banks that do not implement Internal Audit and Compliance Function gets administrative sanction based on Pasal 21 and Pasal 22 of Regulation of Bank Indonesia Number 6/1/PBI/1999 and Pasal 19 Regulation of Otoritas Jasa Keuangan Number 46/POJK.03/2017. Criminal sanctions based on Pasal 49 Undang-Undang Number 10 Tahun 1998 corcerning Amendment of Undang-Undang Number 7 Tahun 1992 concerning Banking are imposed for employees that doing falsification the documents and other criminal actions in purpose for make easier the disbursement of credit. |
| Kata kunci | Pengawasan Internal, Kredit Usaha Rakyat (KUR), PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta |
| Pembimbing 1 | Dr. Hj. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | MI. Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H. Sukirman, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2018-08-01 09:14:49.304573 |