Artikel Ilmiah : E1A014122 a.n. RUMIA NURUL AENI
| NIM | E1A014122 |
|---|---|
| Namamhs | RUMIA NURUL AENI |
| Judul Artikel | ANALISIS TENTANG PENERAPAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL DARI NEGARA BUKAN PESERTA STATUTA ROMA 1998 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Hukum pidana internasional mengenal istilah Negara Peserta Statuta Roma 1998 (negara pihak) dan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 (negara bukan pihak). Negara pihak merupakan negara yang tunduk dan terikat dengan Statuta Roma 1998, apabila kejahatan internasional (kejahatan paling serius) terjadi di negara pihak, maka International Criminal Court dapat ikut mengadili pelaku jika negara itu tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili. Berbeda dengan negara bukan pihak, negara ini tidak terikat dan tidak tunduk pada Statuta Roma 1998 sehingga hal itu menyulitkan International Criminal Court untuk ikut mengadili pelaku kejahatan internasional dari Negara Bukan Perserta Statuta Roma 1998 atau negara bukan pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran International Criminal Court dalam menanggapi kejahatan internasional khususnya terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma 1998 dan tindakan negara-negara korban kejahatan internasional atas perbuatan pelaku dari Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa International Criminal Court tidak memiliki peran apabila kejahatan internasional terjadi di teritorial negara bukan pihak, tetapi memiliki peran apabila kejahatan tersebut terjadi di teritorial negara pihak, namun International Criminal Court tetap mengedepankan kedaulatan setiap negara untuk mengadili pelaku. Apabila negara bukan pihak yang menjadi korban kejahatan internasional maka tindakan yang dapat dilakukan hanya sebatas pada hukum nasional saja, sedangkan apabila negara pihak yang menjadi korban kejahatan internasional maka masyarakat internasional dan International Criminal Court dapat ikut menyelesaikan kasus tersebut jika negara tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili pelaku. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The international criminal law recognizes the term of the State Party of Rome Statute (state party) and the Non-State Party of Rome Statute (non-state party). State party is a country which is bound by and subject to the Rome Statute, when international crimes (the most serious crimes) occurred in the state party, then the International Criminal Court can prosecute the accused if the country is unwilling or unable to prosecute. In contrast with non-state party, this country is not bound and not subject to the Rome Statute so it complicates the International Criminal Court to prosecute the accused of international crimes from the Non-State Party of Rome Statute or non-state party. The purpose of this research is to know the role of the International Criminal Court in response to international crimes especially to the Non-State Party of Rome Statute that occurred after the Rome Statute entered into force and the act of the countries of international crime victims over the deeds of the accused from the Non-State Party of Rome Statute. This research used the juridical normative method with the secondary data source which is composed of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The results of this research demonstrate that the International Criminal Court has no role when international crime occurs in the territory of non-state party, but it has a role when the crimes occurs in the territory of state party, but the International Criminal Court is still putting forward the sovereignty of every state to prosecute the accused. If the non-state party who became the victim of international crime, then the actions that can be performed only limited to the national law, whereas if the state party who became the victim of international crime, then the international community and the International Criminal Court can settle the case if the state is unwilling or unable to prosecute the accused. |
| Kata kunci | Kejahatan Internasional, Negara Bukan Pihak, International Criminal Court |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. |
| Pembimbing 2 | Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Dr. H. Isplancius, S.H., M.hum. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2018-05-28 11:49:34.139652 |