Artikel Ilmiah : E1A114008 a.n. KAREL DEVINO
| NIM | E1A114008 |
|---|---|
| Namamhs | KAREL DEVINO |
| Judul Artikel | PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER (GEOSTATIONARY ORBIT-GSO) SEBAGAI SUMBER DAYA ALAM TERBATAS OLEH SPACE FARING COUNTRIES DALAM PERSPEKTIF HUKUM RUANG ANGKASA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dalam ruang angkasa terdapat orbit geostasioner (geostationary orbit-GSO), adapun satelit yang ditempatkan di GSO akan selalu berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi. Prinsip first come first served dalam pemanfaatan GSO hanya menguntungkan space faring countries karena kelompok negara-negara inilah yang memiliki kemampuan teknologi sehingga dapat memanfaatkan GSO. Di samping itu, letak GSO yang berada di bawah negara khatulistiwa menimbulkan risiko yang lebih besar akan kerugian seperti tertimpa satelit maupun space debris di GSO. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan GSO berdasarkan hukum ruang angkasa dan untuk mengetahui perlindungan hukum negara khatulistiwa sebagai negara yang berada di bawah GSO, yang dimanfaatkan oleh space faring countries. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adlaah yuridis normatif. Pemanfaatan GSO diatur dalam Space Treaty 1967 dan ITU Constitution 1994. Pasal II Space Treaty 1967 mengatur bahwa pemanfaatan GSO harus dilakukan secara adil dan dilaksanakan untuk kepetingan semua negara, tanpa memandang derajat ekonomi dan ilmu pengetahuannya, sedangkan Pasal 44 ITU Constitution 1994 mengatur bahwa pemanfaatan GSO harus dilaksanakan secara rasional, efisien, dan ekonomis, serta untuk kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara yang mempunyai situasi geografis spesial. Tetapi pada kenyatannya, hanya kelompok space faring countries yang dapat memanfaatkan penuh GSO. Perlindungan hukum terhadap negara khatulistiwa terhadap pemanfaatan GSO, diatur dalam Liability Convention 1972. Liability Convention mengandung dua prinsip tanggung jawab yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan mutlak. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan mengatur bahwa negara yang merasa dirugikan harus membuktikan bahwa yang menyebabkan kerusakan tersebut termasuk kategori space objects sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak, maka negara peluncur harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ada. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In the outer space, there is a geostationary orbit, where satellites that positioned in the GSO will always remain at a fixed position in space against the earth. First come first served principle in the uses of GSO, only benefits the space faring countries because of only these groups of countries that have the technological capability to utilize the GSO. In addition, the location of GSO under the equator creates greater risks for losses such as fallen satellite and space debris in the GSO. The objective of this study is to ascertain the GSO utilization regulations under space law and the legal protection of the equatorial state as a country under the GSO, which is used by space faring countries. The research method in this thesis are descriptive-analytical moreover juridical normative are used in the term of the approaching method in this study. The GSO utilization is governed by the Space Treaty 1967 and ITU Constitution 1994. Article II of the Space Treaty 1967 provides that the utilization of the GSO shall be carried out fairly and for the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, while in Article 44 of ITU Convention 1973 provides that the uses of GSO should be implemented rationally, efficiently, and economically, as well as for the interests of developing countries and countries with special geographic situations. Legal protection of the equator countries on the uses of the GSO is governed by the Liability Convention 1972. The Liability Convention contains two principles of responsibility, there are fault and absolute liability. The fault liability states that the state who feels aggrieved must prove that the cause of the damage is classified as space objects, whereas the absolute liability states that the launching state shall be responsible for any losses that exist. |
| Kata kunci | Orbit geostasioner, negara khatulistiwa, space faring countries |
| Pembimbing 1 | Dr. H. Isplancius, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Wismaningsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Ade Maman Suherman, M.Sc |
| Tahun | 2014 |
| Jumlah Halaman | 24 |
| Tgl. Entri | 2018-05-12 16:29:11.180816 |