Artikel Ilmiah : E1A014227 a.n. SYIFA ZAKIYATUNNISA

Kembali Update Delete

NIME1A014227
NamamhsSYIFA ZAKIYATUNNISA
Judul ArtikelPENERAPAN PASAL 41 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 03/POJK.03/2016 TENTANG BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TERKAIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA PURWOKERTO
Abstrak (Bhs. Indonesia)Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Upaya bank syariah memelihara prinsip syariah agar tetap terpelihara dalam kegiatan operasionalnya dilakukan dengan membentuk lembaga khusus independen pada struktur organisasinya yaitu Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen perusahaan, dan juga data primer sebagai pendukung data sekunder berupa wawancara dengan pihak PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah di PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu dengan melakukan tinjauan secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS, dan meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
Abtrak (Bhs. Inggris)Sharia Bank is a Bank conducting its business activities based on sharia principles and according to its type consists of Sharia Commercial Bank and Sharia Rural Bank. The efforts of sharia banks to maintain sharia principles in order to be maintained in their operational activities are done by establishing an independent special institution on its organizational structure, Sharia Supervisory Board. This study aims to know the application of Article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number 03/POJK.03/2016 about Sharia Rural Banks related to the duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board in PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
The approach method used in this research is the normative juridical approach method. Using the secondary data in the form of laws and regulations, books, journals, company documents, and also primary data as secondary data support by interviewing with PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. The collected data were analyzed by qualitative normative method.
Based on the result data of research and discussion can be concluded that Sharia Supervisory Board in PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto has implemented and carried out its duties and responsibilities in accordance with Article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number 03/POJK.03/2016 about Sharia Rural Banks by conducting periodic review of fund raising mechanism, fund distribution and services of Sharia Rural Bank, and requesting information data related to sharia aspects of Sharia Rural Bank working unit in implementing its duties.
Kata kunciOtoritas Jasa Keuangan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Dewan Pengawas Syariah
Pembimbing 1M.I. Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H.
Pembimbing 2H. Sukirman, S.H., M.Hum
Pembimbing 3Hj. Krisnhoe Kartika W, S.H., M.Hum.
Tahun2018
Jumlah Halaman16
Tgl. Entri2018-05-08 13:56:17.688134
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.