Artikel Ilmiah : E1A014130 a.n. TIYAZ NUR MUHAMMAD FAIZ

Kembali Update Delete

NIME1A014130
NamamhsTIYAZ NUR MUHAMMAD FAIZ
Judul ArtikelPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TAHU BERFORMALIN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dalam Putusan Nomor : 933/Pid.B/2015/PN Plg
Abstrak (Bhs. Indonesia)ABSTRAK
Penelitian ini mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TAHU BERFORMALIN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dalam Putusan Nomor : 933/Pid.B/2015/PN Plg”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli tahu yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang yaitu formalin berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan PerUndang-Undangan, dokumen resmi dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
Konsumen tahu berformalin dalam putusan nomor: 399/Pid.B/2015/PN.Plg tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hal ini dapat dilihat dari :
1. Hakim dalam putusannya tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat pelaku usaha, padahal pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 huruf (a),(c), Pasal 7 huruf (a),(b) dan (d) serta Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap dan tidak rinci, karena hanya Pasal 136 huruf (b) Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang digunakan untuk menjerat Erna Als Amoi.
2. Hakim tidak menggunakan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana berdasarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak terdapat aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran.
Abtrak (Bhs. Inggris)ABSTRACT

This research is titled "LEGAL PROTECTION TO CONSUMER OF TOFU WITH FORMALIN BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION In Decision Number: 933 / Pid.B / 2015 / PN Plg". This study is conducted to analyze how the legal protection to consumers of tofu buyers which use prohibited food additives that is formalin based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.
Approach method used is normative juridical approach method. The data used are secondary data in the form of literature books, rules of laws, official documents and internet sites by literature study, by inventorying the data which is then presented in systematic description form. The data obtained are analyzed and elaborated based on legal norms related to the object of research.
Consumers of tofu with formalin in the decision number: 399 / Pid.B / 2015 / PN.Plg do not get legal protection based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, This can be seen from:
1. The judge in his decision does not use Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection to ensnare the entrepreneurs, whereas they have violated Article 4 letter (a), (c), Article 7 letter (a), (b) and ( d) and Article 8 paragraph 1 letter (a) of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. The judge in applying the law is incomplete and not detailed, because only Article 136 letter (b) Jo Article 75 Paragraph (1) letter (b) of Law No. 18 of 2012 on Food used to ensnare Erna Als Amoi.
2. The Judge does not use criminal provisions as regulated in Article 62 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, The Judge only charged criminal sanction based on violation of Law Number 18 of 2012 on Food, whereas in Law Number 18 of 2012 on Food there are no rules on sanctions for violations
Kata kunciKata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Tahu Berformalin
Pembimbing 1Suyadi, S.H., M.Hum
Pembimbing 2I.Ketut Karmi N. S.H., M.Hum
Pembimbing 3Eti Purwiyantiningsih,S.H.,M.H
Tahun2018
Jumlah Halaman23
Tgl. Entri2018-04-27 02:04:16.38048
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.