Artikel Ilmiah : E1A012292 a.n. RADEN WHISNU WARDHANA
| NIM | E1A012292 |
|---|---|
| Namamhs | RADEN WHISNU WARDHANA |
| Judul Artikel | KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2016/PN.PTS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2016/PN.PTS Oleh :Raden Whisnu Wardhana NIM : E1A012292 Masalah perlindungan konsumen semakin menarik dibicarakan, terlebih di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Berbagai macam produk barang/jasa semakin banyak dipasarkan kepada konsumen baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Hal ini yang perlu diperhatikan pelaku usaha diantaranya adalah memenuhi aturan dan perijinan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, agar barang dan jasa yang diperdagangkan dapat diawasi oleh Negara untuk lebih dapat melindungi kepentingan Konsumen seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 48/PID.SUS/2016/PN.PTS yang akan penulis teliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 48/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Putussibau. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan spesifikasi pembahasan deskriptif analitis yang memusatkan perhatian kepada suatu masalah yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam menerapkan hukumnya sudah tepat karena terdakwa memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a tersebut, yaitu unsur Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan tentang larangan pelaku usaha yang terdapat didalam UUPK. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT THE YURIDICAL STUDY OF APPLICATIONS ARTICLE 8 ARTICLES (1) of LEGAL A LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION IN DECISION NUMBER 48 / PID.SUS / 2016 / PN.PTS By: Raden Whisnu Wardhana NIM: E1A012292 Consumer protection issues are increasingly being discussed, especially in the era of globalization and free trade today. A wide variety of products / services are increasingly being marketed to consumers either through promotion, advertising, or direct product offerings. If not careful in choosing the desired products / services, consumers will only be used by irresponsible business actors. It is necessary to note that business actors among others are to comply with the rules and licenses in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia, in order that the goods and services traded may be supervised by the State to better protect the interests of the Consumer as contained in Decision Number 48 / PID.SUS / 2016 / PN.PTS to be a thorough writer. This study aims to determine how the Application of Article 8 Paragraph (1) Letter a Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Decision Number 48 / Pid. Sus / 2016 / PN. Putussibau.The research method used by the writer is Juridical Normatif which is focused to study the application of norms or norms in positive law with analytical descriptive specification specification which focuses attention to a problem which then processed and analyzed to be taken conclusion. The result of the research shows that the judge in applying the law is right because the defendant fulfills the elements contained in Article 8 Paragraph (1) letter a, that is, the element is prohibited to produce and or trade goods and or services that do not meet or not in accordance with the required standard and the provisions of legislation. This can be used as evidence that the defendant has violated the provisions concerning the prohibition of business actors contained in the UUPK. |
| Kata kunci | Produk Import, Konsumen, Perundang-Undangan Indonesia |
| Pembimbing 1 | H. Suyadi.,S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Agus Mardianto.,S.H., M.H |
| Pembimbing 3 | H. Sukirman.,S.H., M.Hum |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2018-02-19 14:08:40.987974 |