Artikel Ilmiah : E1A012258 a.n. JULVADLY PURBA
| NIM | E1A012258 |
|---|---|
| Namamhs | JULVADLY PURBA |
| Judul Artikel | EKSEPSI TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 16/G/PILKADA/2015/PT TUN-MDN) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | EKSEPSI TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 16/G/PILKADA/2015/ PT TUN-MDN) Oleh: JULVADLY PURBA E1A012258 ABSTRAK Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkompeten untuk mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, jika seluruh Upaya Adminitratif di Bawaslu atau Panwaslu telah dilakukan. Apabila suatu Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetapi Pengugat tidak melakukan seluruh Upaya Adminitratif di Panwaslu atau Bawaslu maka besar kemungkin Tergugat melakukan Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu kasus Eksepsi terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terdapat dalam Putusan PTTUN Medan Nomor : 16/G/PILKADA/2015/ PT TUN-MDN. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, buku literatur, dan karya-karya ilmiah. Penelitian ini bersumber dari putusan PTTUN Medan Nomor :16/G/PILKADA/2015/ PT TUN-MDN, yang akan menguraikan bagaimana Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus eksepsi tergugat terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Hasil Penelitian ini menyatakan Majelis Hakim menolak Eksepsi tergugat dan menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkompeten untuk mengadilinya dengan Pertimbangan Hukum yang menyatakan bahwa sekalipun Panwas Kabupaten Simalungun belum mengeluarkan Keputusan atas Upaya Adminitratif Pengugat, tetapi karena Panwas Kabupaten Simalungun telah memberikan sikap dalam bentuk kajian dan/atau pendapat agar Tergugat mengikutsertakan Penggugat dalam Pilkada serentak tangal 9 Desember 2015, sikap tersebut harus dapat dimaknai telah ada Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat. Kata Kunci: Eksepsi, Kompetensi Absolut PERATUN, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | EKSEPSI TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 16/G/PILKADA/2015/ PT TUN-MDN) Oleh: JULVADLY PURBA E1A012258 ABSTRACT Absolute Competence of State Administrative Court in adjudicating the Administrative Dispute of the State of Elections is regulated in Article 154 paragraph (1) of Law Number 1 Year 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the Election of Governor of Regent and Mayor into Law states that the State Administrative High Court is competent to adjudicate the Administrative Dispute of the State Election, if all the Administrative Efforts in Bawaslu or Panwaslu has been conducted. If a Dispute of the State Administration of Elections is submitted to the State Administrative High Court but the Plaintiff does not conduct all Administrative Efforts in Panwaslu or Bawaslu, it is likely that the Defendant shall make an Exception to the Absolute Competence of the State Administrative Court. One of the cases of Exception for Absolute Competence of State Administration Court in the Administrative Dispute of the State of Elections is found in PTTUN Medan Decision Number 16 / G / PILKADA / 2015 / PT TUN-MDN. Method The approach used in this study is Juridical Normative, the data used are secondary data in the form of legislation, and other regulations related to the object of research, literature, and scientific works. This research comes from PTTUN Medan Decision No. 16 / G / PILKADA / 2015 / PT TUN-MDN, which will describe how the Absolute Competence of State Administrative Court in the Dispute of State Administration of Elections, and how the judge's judgment in deciding the defendant's exception to Competence Absolute High Administrative Court of Medan. The result of this research stated that the Panel of Judges rejected the Defendant's Exception and stated that the Medan State Administrative High Court is competent to judge by the Legal Consideration stating that although the Simalungun District Supervisory Committee has not issued a Decision on the Administrative Efforts of the Plaintiff, but because the Simalungun District Supervisory Committee has given attitude in the form of study and / or the opinion that the Defendant involves the Plaintiff in the Pilkada simultaneously dated December 9, 2015, the attitude must be understood that there has been an Administrative Effort by the Plaintiff. Keywords: Exception, Absolute Competence PERATUN, State Administration Dispute of Elections. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Eksepsi, Kompetensi Absolut PERATUN, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. |
| Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Pramono Suko Legowo, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2017-11-16 11:10:17.091781 |