Artikel Ilmiah : E1A012173 a.n. REZA NOVANDA
| NIM | E1A012173 |
|---|---|
| Namamhs | REZA NOVANDA |
| Judul Artikel | KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PILKADA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Badan yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada di Indonesia belum memiliki kejelasan. Pada awalnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung namun kemudian berpindah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang tertuang dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahyang selanjutnya diajukan judicial review atas undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilukada dan untuk mengetahui badan peradilan yang tepat untuk sengketa hasil pemilukada. Metode pendekatan yang digunakanpenelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan analisis (Analytical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam register perkara nomor 97/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Mahkamah Konstitusi masih berwenang menangani sengketa hasil pemilukada selama belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa perlu dibuat badan peradilan khusus sengketa hasil pemilukada. Penulis menawarkan badan peradilan sengketa pemilukada dapat diajukan ke Pengadilan tinggi dan dapat dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan ditangani oleh hakim ad hoc. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The agency which is authorised to settle the dispute over the result of the election in Indonesia does not have clarity. Initially, it was the authority of the Supreme Court but then it switched to the authority of the Constitutional Court as it is stipulated in the Article 236C Act No. 12 The year 2008 about the Second Amendment of Act No. 32/2004 about Regional Government which is then filed with a judicial review of the act. This research aims to figure out the concept of the authority of the Constitutional Court in the dispute over the election and to know the appropriate judicial bodies to the dispute over the election. The approach method used in this research is the approach of legislation (Statue Approach), Historical Approach , and Analytical Approach. The result of the research shows that in the register of case No. 97/PUU-XI/2013. The Constitutional Court in its ruling is to completely grant the petition of the petitioner. The Constitutional Court is still authorised to deal with the dispute over the election as long as there is no act which regulates it. The article 157 paragraph (1) of Act No. 10 2016 states that it is necessary to make a special judicial body disputes election results . The author offers judicial bodies dispute may be submitted to the high court and legal proceedings may be made to the Supreme Court and handled by an ad hoc judge. |
| Kata kunci | Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. |
| Pembimbing 1 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2017-11-16 08:11:05.668906 |