Artikel Ilmiah : E1A013149 a.n. BARA PURNAGA
| NIM | E1A013149 |
|---|---|
| Namamhs | BARA PURNAGA |
| Judul Artikel | PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0013/Pdt.G/2017/PA.Klk.). |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0013/Pdt.G/2017/PA.Klk.). Oleh : BARA PURNAGA E1A013149 ABSTRAK Pembatalan perkawinan adalah salah satu prosedur yang ada didalam hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan. Pasal 22 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak batal dengan sendirinya, melainkan harus diputus oleh pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0013/Pdt.G/2017/PA.Klk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan preskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakan dengan inventarisasi. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 0013/Pdt.G/2017/PA.Klk hanya mendasarkan pada Pasal 26 ayat (1) dan mengesampingkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 71 huruf e KHI yang menyatakan bahwa dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dalam kasus ini wali tidak berhak karena memalsukan identitas paman yang merupakan adik dari ibu sebagai ayah kandung. Kata kunci : pembatalan perkawinan, wali nikah tidak sah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | APPLICATION OF MARRIAGE CANCELLATION(Study AgainstKolaka Religious Courts RulingNo: 0013 / Pdt.G / 2017 / PA.Klk.). By: BARA PURNAGA E1A013149 ABSTRACT Marriage cancellation is one of the procedures in the law to break marital ties. Article 22 of Law No. 1/ 1974 concerning Marriage states that a marriage may be canceled if the parties do not meet the conditions for marriage. The marriage shall not be null and void, but shall be decided by the court as mandated by Article 37 of Government Regulation No. 9/1975. Problems in this study how the judge's legal considerations in the request for cancellation of marriage in the decisi0on of the Religious Court Kolaka No: 0013 / Pdt.G / 2017 / PA.Klk. This research uses normative juridical approach method. The research specifications used are analytical prescriptive. Methods of data collection using a study of libraries with inventory.Methods of data analysis using normative qualitative. The result of the research shows that the decision of Kolaka Religious Court No: 0013 / Pdt.G / 2017 / PA.Klk based only on Article 26 paragraph (1) and overrides the provisions of Article 22 of the Marriage Law and Article 71 letter e KHI which states that it can be canceled if the marriage is held without a guardian or executed by an unauthorized trustee, in this case the guardian is not entitled to falsify the identity of the uncle who is the sister of the mother as the biological father. Keywords: cancellation of marriage, unlawful marriage guardian |
| Kata kunci | Kata kunci : pembatalan perkawinan, wali nikah tidak sah. |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz,S.H.,M.H. |
| Pembimbing 2 | Rochati,S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik,M.Ag. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2017-11-15 04:27:49.905051 |