Artikel Ilmiah : E1A113089 a.n. MOHAMAD AIKEN RESTU AJI
| NIM | E1A113089 |
|---|---|
| Namamhs | MOHAMAD AIKEN RESTU AJI |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI REFORMASI HUKUM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI POLRES METRO BEKASI KOTA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | IMPLEMENTASI REFORMASI HUKUM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI POLRES METRO BEKASI KOTA Oleh: Mohamad Aiken Restu Aji E1A113089 ABSTRAK Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai negeri atau pejabat negara yang meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu tindakan konkrit terbaru dalam melakukan reformasi hukum adalah dibentuknya Saber Pungli oleh Presiden Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan pada rakyat dan menjamin kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penanganan pungutan liar yang dilakukan di Polres Metro Bekasi Kota dan kendala dalam implementasi penanganan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Bekasi kota yang ditangani oleh Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi Kota. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena masalah yang diteliti berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia, yaitu implementasi reformasi hukum sapu bersih pungutan liar (saber Pungli) di Polres Metro Bekasi Kota hal ini mengaitkan antara aspek hukum, anggota kepolisan dan tingkah laku masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah Bekasi Kota terkait pungutan liar. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa implementasi reformasi hukum sapu bersih pungutan liar (saber Pungli) di Polres Metro Bekasi Kota telah dilaksanakan melaui beberapa tahapan mulai dari tahapan sosialisasi sebagai bentu pencegahan sampai dengan penyelidikan, operasi tangkap tangan dan penyidikan serta pelimpahan berkas ke kejaksaan negeri sebagai tahapan penanganan sapu bersih pungutan liar. Namun masih banyak kendala dalam penanganan pungutan liar di Polres Metro Bekasi Kota seperti kurangnya kesadaran hukum, kebudayaan masyarakat yang terbiasa memberikan uang rokok atau uang cape yang mana hal tersebut berbeda dari sumbangan kareana ada unsur keterpaksaan sehingga dikategorikan sebagai pungutan serta kurang optimalnya sosialisasi terkait sapu bersih pungutan liar dari Polres Metro Bekasi Kota sehingga sapu Bersih Pungutan Liar Di Polres Metro bekasi Kota belum optimal. Kata kunci: Reformasi hukum, pungutan liar, Polres Metro Bekasi Kota. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | IMPLEMENTASI REFORMASI HUKUM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI POLRES METRO BEKASI KOTA By: Mohamad Aiken Restu Aji E1A113089 ABSTRACT Illegal charges are acts committed by a civil servant or a state official requesting payment of an unsuitable amount of money based on applicable regulations. One of the most recent concrete actions in reforming the law is the establishment of Saber Pungli by President Jokowi to restore public confidence, give justice to the people and ensure legal certainty. The purpose of this study is to know the implementation of the handling of illegal levies conducted at the Polres Metro Bekasi Kota and constraints in the implementation of the handling of illegal fees that occurred in the legal area of Bekasi city which is handled by Saber Pungli Team of Metro Bekasi City Police. The method of research in this research using sociological juridical approach, because the problem studied is closely related to social reality and human behavior, namely the implementation of legal reform of the illegal sweep illegal levy (saber Pungli) in Polres Metro Bekasi Kota this link between legal aspects, police and community behavior, especially the people residing in the area of Bekasi Kota related to illegal charges. From the result of the research, it can be seen that the implementation of legal reform of the illegal lurking of illegal levies (saber Pungli) in Metro Bekasi City Police has been carried out through several stages starting from the socialization stage as prevention to investigation, hand-catching operation and investigation and transfer of file to state prosecutor as stages of handling of sweeping illegal levies. However, there are still many obstacles in the handling of illegal levies at Polres Metro Bekasi Kota such as lack of legal awareness, the culture of the people who used to give cigarette money or cape money which is different from the contribution because there is an element of compulsion so categorized as a levy and less optimal socialization related to clean sweep illegal levies from Polres Metro Bekasi City so that Clean Sweeps of Illegal Levy In Resort Police Metro bekasi not optimal yet. Keywords: Legal reform, illegal levies, Polres Metro Bekasi Kota. |
| Kata kunci | Reformasi hukum, pungutan liar, Polres Metro Bekasi Kota. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Pranoto, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2017-11-14 08:48:18.404053 |