Artikel Ilmiah : E1A013186 a.n. AGIL JUSTITIA AGUSTIN
| NIM | E1A013186 |
|---|---|
| Namamhs | AGIL JUSTITIA AGUSTIN |
| Judul Artikel | POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5391/Pdt.G/2016/PA.Sbr.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia mengatur perkawinan dengan sistem monogami terbuka. Apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat alternatif dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Kenyataannya banyak ditemukan permohonan izin poligami yang dikabulkan hakim tanpa memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas,salah satunya adalah permohonan izin poligami tanpa syarat alternatif yang dikabulkan oleh hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5391/Pdt.G/2016/PA.Sbr. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk merumuskan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5391/Pdt.G/2016/PA.Sbr. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon menggunakan alasan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena setelah mempunyai anak satu dengan Termohon, permohon tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Hal tersebut tidaklah dapat diterima sebagai alasan karena terbukti bahwa hal tersebut bukanlah alasan seperti dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), sehingga syarat alternatif tidak dapat terpenuhi. Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan izin poligami hanya karena Termohon ternyata tidak keberatan dan menyarankan Pemohon untuk menikah lagi. Hakim dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami tersebut kurang tepat, karena hakim hanya memperhatikan syarat kumulatif saja dalam pertimbangan hukumnya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Law No. 1 of 1974 on Marriage as a positive law in Indonesia governs marriage with an open monogamous system. If a husband wishes to engage in polygamy, it shall be subject to the provisions of Article 4 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 as an alternative condition and Article 5 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 as a cumulative requirement. In fact there are many applications of polygamy permits which the judge granted without meeting the above-mentioned requirements, one of which is a request for polygamy permits without an alternative condition granted by a judge based on the decision of Religion Court Sumber No. 5391/Pdt.G/2016/PA.Sbr. Based on that, the researcher is interested to formulate the problem of how the judge's judicial consideration in giving polygamy permit because wife can not fulfill her obligation to Religion Court Decision No. 5391/Pdt.G/2016/PA.Sbr. Researchers use normative juridical approach method in this research. The petition for polygamy permit filed by the Petitioner uses the reason that the Respondent can not perform its obligation because after having one child with the Respondent, the applicant can not bear any more offspring. It is not acceptable as an excuse because it is proven that it is not the reason as referred to in Article 4 Paragraph (2), so that the alternative requirements can not be fulfilled. The judge in his legal considerations granted the petition for polygamy permit only because the Respondent did not object and advised the Petitioner to remarry. The judge in the case of granting the permit for polygamy is not appropriate, because the judge only takes into account the cumulative requirement only in his legal considerations. |
| Kata kunci | Poligami, Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya. |
| Pembimbing 1 | Rochati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Hj. Siti Muflichah, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2017-11-14 08:15:04.826134 |