Artikel Ilmiah : E1A113035 a.n. NURHASANAH
| NIM | E1A113035 |
|---|---|
| Namamhs | NURHASANAH |
| Judul Artikel | PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (STUDI DI KABUPATEN BANJARNEGARA) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar urusan pemerintah pusat. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran dan hambatan-hambatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil (studi di Kabupaten Banjarnegara) Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan. Dalam meningkatkan tertib admnistrasi kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Daerah memiliki hambatan berupa sarana dan prasana dan dari masyarakat itu sendiri. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Law Number 23 Year 2014 on Local Government determines that regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs and interests of the local community in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Local governments are given wide enough authority to organize and manage all government affairs outside the central government's affairs. One of the authorities possessed by the Regional Government is related to the administration of population and civil records. The purpose of this research is to know the role and obstacles of Local Government in improving the orderly administration of population and civil registration (study in Banjarnegara District). The method used is a normative juridical approach with an emphasis on law. The data used are secondary data . The results of this study indicate that the Local Government, especially Banjarnegara District in organizing population administration and civil registration has a role based on Law Number 24 Year 2013 on the Amendment of Law Number 23 Year 2006 regarding Population Administration and Regional Regulation Banjarnegara Number 13 year 2015 on Amendment to the Regulation of Banjarnegara Regions No. 1 of 2009 on the Implementation of Population Administration. In improving the orderly administration of population and civil registration, the Regional Government has constraints in the form of facilities and infrastructure and from the community itself. |
| Kata kunci | Kewenangan, Peran, Pemerintah Daerah, Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Hj. Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2017-10-20 13:27:59.345348 |