Artikel Ilmiah : E1A113009 a.n. AGUNG PRIAMBODO PAMUNGKAS
| NIM | E1A113009 |
|---|---|
| Namamhs | AGUNG PRIAMBODO PAMUNGKAS |
| Judul Artikel | ANALISA YURIDIS MENGENAI ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM PERJANJIAN CELAH TIMOR ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Asas rebus sic stantibus merupakan suatu asas yang dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional karena adanya perubahan yang mendasar atau fundamental, Asas ini diatur oleh Pasal 62 ayat 1 Konvensi Wina 1969 dan Pasal 18 huruf c Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada contoh kasus Perjanjian Celah Timor atau Timor Gap Treaty 1989 antara Indonesia dan Australia, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Celah Timor tanggal 11 Desember 1989 yang mendasarkan pada Pasal 83 ayat 3 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 dan mengingat pentingnya perjanjian tersebut Indonesia telah melakukan ratifikasi pada tanggal 9 Februari 1991. Perjanjian ini membagi zona kerjasama yang meliputi Zona A, B dan C. Tetapi Perjanjian Celah Timor Berakhir karena Timor Leste Merdeka. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan asas rebus sic stantibus dalam Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang selanjutnya dari data tersebut diinventarisasi dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Analisa yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan asas rebus sic stantibus dalam Perjanjian Celah Timor atau Timor Gap Treaty 1989 telah menimbulkan akibat yang berkesinambungan bagi Indonesia, Australia dan Timor Leste. berlakunya asas rebus sic stantibus adalah akibat dari adanya suksesi parsial yaitu sebagian wilayah Indonesia memisahkan diri menjadi negara Timor Leste yang merdeka dan berdaulat. Merdekanya Timor Leste pada 20 Mei tahun 2000 telah mengakibatkan landas kontinen yang terletak di Celah Timor sudah bukan menjadi kedaulatan Indonesia lagi dan beralih menjadi kedaulatan Timor Leste. Akibat yang kedua dilihat dari aspek perjanjiannya, Perjanjian Celah Timor atau Timor Gap Treaty 1989 telah berakhir dan digantikan oleh Perjanjian Laut Timor atau Timor Sea Treaty. Indonesia yang sebelumnya merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Celah Timor atau Timor Gap Treaty 1989 sudah tidak memiliki kepentingan lagi dan posisinya digantikan oleh Timor Leste. Adanya suksesi parsial Timor Leste atas Indonesia berakibat bahwa Perjanjian Celah Timor atau Timor Gap Treaty 1989 yang merupakan pengaturan sementara, yang bersifat praktis untuk memungkinkan dimanfaatkannya potensi sumber daya minyak dan gas di Celah Timor dalam bentuk zona kerjasama secara resmi dan sesuai hukum internasional dinyatakan tidak berlaku lagi Kata Kunci : Asas Rebus Sic Stantibus, Indonesia dan Australia, Perjanjian Celah Timor |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT The rebus sic stantibus principle is a principle that can be used to end an international treaty because of a fundamental change. This principle is governed by Article 62 paragraph 1 of the Vienna Convention 1969 and Article 18 Sub-Article c of Based on Law 24 of 2000 concerning the International Covenant. In the case of the Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia, Indonesia signed the Timor Gap Treaty dated December 11, 1989, which based on Article 83 Paragraph 3 of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and in view of the importance of the treaty Indonesia has ratified on 9 February 1991. This Agreement divides the zone of cooperation which includes Zones A, B and C. But the Timor Gap Treaty Ends to the independence of Timor Leste. The purpose of this research is to know the application of rebus sic stantibus principle in Timor Gap Treaty between Indonesia and Australia. This research applies the normative juridicial approach method. The data used are secondary data, which furthermore from the data are presented in a systematic description form. The analysis used is qualitative normative. The results of this study indicate that the application of rebus sic stantibus principle in the Timor Gap Treaty of 1989 has created continuous consequences for Indonesia, Australia and Timor Leste. The validity of the rebus sic stantibus principle is the result of a partial succession of parts of Indonesia separating itself into an independent and sovereign state of Timor Leste. The independence of Timor Leste on May 20, 2000 has led to a continental shelf located in the Timor Gap that has not become the sovereignty of Indonesia anymore and turned Timor Leste sovereignty. The second result is seen from the aspect of the treaty, the Timor Gap Treaty 1989 has ended and was replaced by the Timor Sea Treaty. Indonesia which was previously one of the parties in the Timor Gap Treaty of 1989 has no interest anymore and its position was replaced by Timor Leste. the partial succession of Timor Leste to Indonesia results in the fact that the Timor Gap Treaty 1989, which is a temporary arrangement, is of a practical nature to allow the potential use of oil and gas resources in the Timor Gap in the form of a zone of cooperation formally and in accordance with international law shall be declared null and void again. Keyword: Rebus Sic Stantibus principle, Indonesia and Australia , Timor Gap Treaty 1989 |
| Kata kunci | Kata Kunci : Asas Rebus Sic Stantibus, Indonesia dan Australia, Perjanjian Celah Timor |
| Pembimbing 1 | Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Lynda Asiana, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Isplancius Ismail, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 99 |
| Tgl. Entri | 2017-10-17 10:28:00.787447 |