Artikel Ilmiah : F1B013023 a.n. INTAN PERMATA SARI
| NIM | F1B013023 |
|---|---|
| Namamhs | INTAN PERMATA SARI |
| Judul Artikel | PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS (STUDI TENTANG PEMBUATAN KTP-EL) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik berupa pelayanan administratif, salah satunya pelayanan KTP-el. Dalam rangka pelakasanaan reformasi birokrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk menerapkan prinsip good governance dalam memberikan pelayanan publik. Di Kabupaten Banyumas masih banyak masyarakat yang belum membuat KTP-el. Hal ini dikarenakan masih adanya pemberitaan pelayanan yang buruk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil pengamatan awal pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas masih ada permasalahan yang muncul seperti masyarakat tidak mengetahui prosedur pembuatan KTP-el, tidak ada petugas pusat informasi, penerbitan KTP-el yang tidak pasti, fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Jenis Penelitian ini adalah kuanitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, dokumentasi dan observasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu accidental sampling dan untuk analisis menggunakan distribusi frekuensi, nilai maksimal, nilai minimal, modus dan mean. Berdasarkan asil analisis yang dilakukan kepada 379 responden menjelaskan bahwa penerapan prinsip good governance pada pelayanan KTP-el masuk dalam kategori sedang dengan rata-rata 143,32. Berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas telah menerapkan prinsip good governance dalam pelayanan KTP-el namun belum optimal. Dilihat dari hasil empat dimensi, dimensi akuntabilitas, transparansi, dan aturan hukum yang menunjukan pada kategori sedang. Sedangkan dimensi keterbukaan pada kategori tinggi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Department of Population and Civil Registration of Banyumas Regency is a government institution that provides public services in the form of administrative services, one of which is the electronic ID card (KTP-el) service. In the implementation of bureucratic reform, the Department of Population and Civil Registration is required to apply the principle of good governance in providing public services. In Banyumas Regency, there are many people who have not made electronic ID card. In addition, there is a slowing of public interest in making electronic ID card, this is because there is poor service reporting at Department of Population and Civil Registration of Banyumas Regency. Based on the initial observation of electronic ID card service at Department of Population and Civil Registration of Banyumas Regency, there are arising problems, such as the community who does not know the required requirements, no information center officer, the uncertain issuance of electronic ID card, and inadequate facilities and infrastructure The purpose of this research was to find out how the application of principles of good governance in the electronic ID card service at Department of Population and Civil Registration of Banyumas Regency. The type of this research was descriptive quantitative. Data collection techniques used were questionnaires, documentation and observation. Sampling technique used accidental sampling and the analysis used frequency distribution, maximum value, minimum value, modus and mean. Based on the result of analysis, conducted to 379 respondents explained that the application of good governance principles in the electronic ID card service included in the medium category with an average of 143.32. This meant that Department of Population and Civil Registration of Banyumas Regency has applied the principles of good governance in the electronic ID card service but not optimal. Based on the results of four dimensions, the dimensions of accountability, transparency, and rule of law were in the medium category, while the dimension of openness was in the high category. |
| Kata kunci | Pelayanan Publik, good governance, Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum |
| Pembimbing 1 | Dr. Wahyuningrat, M.Si |
| Pembimbing 2 | Drs. Swastha Dharma, M.Si |
| Pembimbing 3 | Tri Yumarni, S.IP., M.Si |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2017-08-15 03:55:45.248545 |