Artikel Ilmiah : E1A011205 a.n. IMAM WILDAN PURBO PRAKOSO
| NIM | E1A011205 |
|---|---|
| Namamhs | IMAM WILDAN PURBO PRAKOSO |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (STUDI DI KPP PRATAMA PURWOKERTO) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pengampunan pajak merupakan hak setiap Wajib Pajak sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan pelayanan yang maksimal sebagai konsekuensi diundangkannya ketentuan pengampunan pajak. Dimana penelitian ini mengkhususkan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto. Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan dan penerapannya, serta bertujuan mengkaji sekaligus menganalisa penerapan dan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaksanaan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto. Melalui penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, diperoleh hasil penelitian bahwa Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Purwokerto mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Perlindungan hukum secara preventif diberikan melalui ketentuan pembatasan pemanfaatan data dan informasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak, dan pengecualian penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak kepada subjek pajak tertentu yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam hal terjadi sengketa dengan mengajukan gugatan melalui peradilan pajak. Meskipun masih menemui kendala teknis, namun penerapan pengampunan pajak di KPP Pratama Purwokerto berjalan dengan baik yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian jumlah uang tebusan di atas target. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Tax amnesty is the right of every taxpayer so there's necessary for legal protection and maximum service as the consequence of the tax amnesty provisions, where this research specializes in individual taxpayer in Tax Services Office (KPP) Pratama Purwokerto. The problem of this reseach is about how legal protection of individual taxpayer in implementation and application, and aims to examine and analyze the application and legal protection to individual taxpayer in the implementation of tax amnesty in KPP Pratama Purwokerto. Through normative juridical research by using primary and secondary data that were presented qualitatively and analyzed descriptively it was obtained that individual taxpayers at KPP Pratama Purwokerto got preventive and repressive legal protection in accordance with the provision of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty and the Regulation of General Director of Tax No. PER-11/PJ/2016 concerning Advanced Regulation on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty. Legal protection was preventively administered by limiting the use of data and information only for purposes of taxation, secrecy guarantee of taxpayers data and information, and the exception of the implementation of Article 18 of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty for certain tax subjects who gained earnings under Untaxed Income. While repressive law protection was conducted in the case of a dispute by filing a lawsuit through a tax court. Despite several technical problems, tax amnesty at KPP Pratama Purwokerto was well-implemented and successful shown by the achievement of ransom amount that was over the target. |
| Kata kunci | Perlindungan hukum, wajib pajak orang pribadi, pengampunan pajak. |
| Pembimbing 1 | Dr. H. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Hj. Siti Kunarti, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Hj. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2017-08-12 03:44:46.011583 |