Artikel Ilmiah : E1A111015 a.n. ADHI BANGKIT SAPUTRA
| NIM | E1A111015 |
|---|---|
| Namamhs | ADHI BANGKIT SAPUTRA |
| Judul Artikel | KONSTITUSIONALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA (TINJAUAN ATAS KONSEP OTONOMI PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI BIDANG NON-AKADEMIK) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami polemik sejak otonomi non akademik menjadi pilihan pemerintah. Otonomi non akademik dipilih sebagai tata kelola perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan badan hukum dan badan layanan umum. Sehingga konstitusionalitasnya perlu diuji sebab berkaitan dengan kewajiban negara dan disatu sisi hak warga negara atas pendidikan tinggi. Sistem ini juga sekaligus berkaitan dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam konsep otonomi pengelolaan perguruan tinggi bidang non-akademik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan analisis (Analitical Approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian menunjukan bahwa konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi seharusnya mengacu pada tolak ukur bahwa negara ialah aktor utama yang bertanggungjawab khususnya dalam hal pendanaan. Dalam hal ini, negara hanya sebagai fasilitator. Sementara tanggungjawab beralih kepada perguruan tinggi lewat tata kelola badan layanan umum dan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia inkonstitusional. Selain itu peran negara semakin minim dengan dibukanya kesempatan bagi dunia usaha dan industri untuk memberi pendanaan. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan tinggi dan menjauhkan tujuan nasional. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The management of higher education in Indonesia has a polemic since non-academic autonomy policy become an option of Indonesian government. Non-academic autonomy is chosen as higher education system, which legal entity management and public service agency as the component. That means, the constitutionality of this system must be tested, because this system is related to the duty of the state and the other hand, related to the rights of the citizen of higher education. This system also related to the national purpose, which is to enrich the life of the nation, as the trust of constitution. The purpose of this research is to understand and analyze the constitutionality of higher education management in Indonesia within the concept of non-academic autonomy in higher education. This research is using statute approach, analytical approach, and conceptual approach. The result of this research shows that constitutionality of the higher education management, must be referring to the postulate that the state is the most responsible actor in education funding. In this case, the state is only become a facilitator in higher education system. Meanwhile, the responsible of the higher education funding is delegated to the university, with its legal entity and public service agency. So, it can be concluded that the management of higher education is in-constitutional. Furthermore, the state role is getting small, with the opening opportunities for the industries to funding the higher education. These have an impact on the non-fulfillment of citizen’s right to higher education and alienate the state from its goal. |
| Kata kunci | Konstitusionalitas, Pendidikan Tinggi. |
| Pembimbing 1 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | H. Ahmad Komari S.H., M.Hum |
| Pembimbing 3 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2017-08-08 00:58:45.208094 |