Artikel Ilmiah : F1D012027 a.n. WAHYUNI
| NIM | F1D012027 |
|---|---|
| Namamhs | WAHYUNI |
| Judul Artikel | GERAKAN POLITIK LINGKUNGAN Kontestasi Kepentingan Nelayan dan Pemerintah dalam Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets)Tahun 2015 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk untuk; 1) Mendeskripsikan struktur aktor dan framing politik gerakan Front Nelayan Bersatu dalam menolak kebijakan pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets). 2) Menganalisa serta menjelaskan benturan kepentingan antara pemerintah dengan nelayan dalam gerakan Front Nelayan Bersatu dalam kebijakan pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets) tahun 2015. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dalam bingkai perspektif pluralisme dan paradigma konstruktivisme, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa struktur aktor gerakan Front Nelayan Bersatu tidak memiliki struktur yang begitu jelas, ketua gerakan merupakan aktor penting dalam gerakan tersebut. Proses Framing politik gerakan yang digunakan Front Nelayan Bersatu dalam menolak kebijakan pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets) adalah 1. punctuation, 2. attribution, 3. articulation. Ketiga proses tersebut membentuk framing gerakan dengan isu ketidakadilan, menyengsarakan, dan tidak pro nelayan. Sehingga target yang dapat disalahkan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pembuat kebijakan. Kontestasi kepentingan antara nelayan dan pemerintah merupakan benturan kepentingan antara ekologi dan ekonomi. Kepentingan pemerintah adalah sustainability sumber daya laut supaya profesi nelayan tetap menguntungkan. Sementara kepentingan nelayan adalah ekonomi, karena selama ini alat tangkap cantrang cukup efektif untuk mendapatkan ikan. Sehingga nelayan merasa terancam dengan kebijakan tersebut. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research-based paper aims at (1) describe the structure of actors and political framing of the United Fisherman Front in rejecting the policies that prohibit rigger trawl fishing gear (trawl) and trawl drag (Seine Nets), (2) analyze and explain the conflict interest between the government and fisherman in the United Fisherman Front movement when responds to the policy of trawl fishing gear device and trawl drag prohibitions in year 2015 By using a qualitative method and case study approach in the framework of the pluralism perspective and the constructivism paradigm, the result of the research reveals that the structure of actors in the United Fisherman Front movement does not have a clear structure, however Bambang Wicaksana as a chairman is an important actor of the movement. The political framing that used by the United Fisherman Front in rejecting the policy of trawl fishing gear device and trawl drag is injustice, misery, and not pro-fisherman. Thus, the target that deserves to be blamed is the Minister of Maritime and Fisheries as policy makers. Conflict interest between the Fishermen and the Government (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries) is the conflict caused by the difference of ecological and economical standing. The government wants the sustainability of marine resources in order to remain profitable fishing profession for the fisherman later on. While the fisherman felt aggrieved over the policy which made their incomes declined, or even the fishermen could not go fishing casually |
| Kata kunci | gerakan sosial, konflik, nelayan, pukat tarik, pukat hela |
| Pembimbing 1 | Andi Ali Said Akbar, S.IP., MA |
| Pembimbing 2 | Drs. H. Bambang Suswanto, M.Si |
| Pembimbing 3 | Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP., MA |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2017-07-25 22:13:46.302002 |