Artikel Ilmiah : C1F015053 a.n. AKHMAD SURURI

Kembali Update Delete

NIMC1F015053
NamamhsAKHMAD SURURI
Judul ArtikelANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PEMBERIAN OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Abstrak (Bhs. Indonesia)Tiap pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Sehubungan dengan itu, skripsi ini membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK dengan menggunakan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Nilai Temuan Penyetoran ke Kas Daerah atau Penyerahan Aset sebagai varibael bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Nilai Temuan Penyetoran ke Kas Daerah atau Penyerahan Aset terhadap terhadap pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 dan 2015. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini LKPD, Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap pemberian opini LKPD, dan Nilai Temuan Penyetoran ke Kas Daerah atau Penyerahan Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini LKPD. Aplikasi penelitian ini di masa yang akan datang disarankan agar pemerintah daerah di Indonesia bisa mengenali faktor-faktor penentu pemberian opini sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat tercapai.
Abtrak (Bhs. Inggris)Each local government in this case Governor / Regent / Mayor is obliged to make accountability report of APBD implementation to DPRD in the form of financial statement which has been examined by BPK. Accordingly, this research discusses the results of state financial audits conducted by BPK by using the weakness of Internal Control System, Non-Compliance with Legislation, and Value of Deposit Finding to Regional Cash or Asset Submission as free variables. This study aims to determine the effect of the weakness of the Internal Control System, the Non-compliance with the Laws and the Value of Findings of Deposits to the Regional Cash or Asset Submission to the opinion of the Supreme Audit Board of the Financial Report of the Regional Government (LKPD) for fiscal year 2014 and 2015. The result of the research shows that the weakness of Internal Control System has significant effect on giving opinion of LKPD, Non-compliance to Legislation has negative effect to giving opinion of LKPD, and Value of Deposit Finding to Regional Cash or Asset Submission have no significant effect to giving opinion of LKPD. The application of this research in the future suggested that local governments in Indonesia can recognize the determinants of opinion so that opinion Unqualified opinion (WTP) can be achieved.
Kata kunciKelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nilai Temuan Penyetoran ke Kas Daerah atau Penyerahan Aset, dan Opini LKPD
Pembimbing 1Drs. Saras Supeno, M.Si., Ak., CA.
Pembimbing 2Christina Tri Setyorini, S.E., M.Si., Ak., Ph.D, CA.
Pembimbing 3Dra. Yusriati Nur Farida, M.Si., Ak.
Tahun2017
Jumlah Halaman12
Tgl. Entri2017-07-25 15:17:45.426008
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.