Artikel Ilmiah : E1A013182 a.n. ROZAKSAN RINOTA ILLAHI

Kembali Update Delete

NIME1A013182
NamamhsROZAKSAN RINOTA ILLAHI
Judul ArtikelASPEK FORMALITAS PEMBUATAN KEPUTUSAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT)
Abstrak (Bhs. Indonesia)ASPEK FORMALITAS PEMBUATAN KEPUTUSAN
SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KTUN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :193/G/LH/2015/PTUN-JKT)
Oleh :
ROZAKSAN RINOTA ILLAHI
E1A013182

ABSTRAK

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, yang berkaitan dengan Surat Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa. Penggugat merasa dirugikan karena kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat yuridis dalam formalitas pembentukan keputusan terutama kesalahan dalam menyantumkan dasar hukum pada konsideran keputusan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim mengategorikan kesalahan yuridis tersebut sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansi.
Majelis Hakim telah tepat dalam menilai surat keputusan objek sengketa menjadi suatu keputusan yang batal, akan tetapi Majelis Hakim telah keliru apabila mengategorikan kesalahan formalitas pembentukan keputusan sebagai cacat yuridis yang bersifat substansi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan Objek sengketa batal, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan. Akibat hukum dikabulkannya gugatan Penggugat yakni Surat Keputusan Objek Sengketa batal, Tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa.


Abtrak (Bhs. Inggris)FORMALITY ASPECT OF DECISION MAKING AS THE BASIS CANCELLATION KTUN
(STUDY ON DECISION NO : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT)
By:
ROZAKSAN RINOTA ILLAHI
E1A013182
ABSTRACT
This research based on the Jakarta State Administrative Court decision No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, which will elaborate the validity of the decree of the Jakarta State Administrative in the terms of formality aspect, as well as juridical aspect. The plaintiff feels aggrieved for losing his livelihood as a fisherman.
The method of this research is normative juridical which is used legislation approach, case approach, and conceptual approach. The Panel of Judges have words that there is a juridical defect in the formality of decision making, especially error in the legal basis, but they categorize the error as contrary to the subtantive laws
The Panel of Judges has been right in judging the disputed object's decision letter to a null decision, but they’re wrong for categorizing the error as juridical defect to the subtantive laws. The Panel of Judges state that the disputed object is null, so the Plaintiff’s accusation is granted. The result that the granted Plaintiff’s accusation is Decision Letter of disputed object is canceled, so the Defendant is obliged to revoke the Decision Letter of disputed object.

Keywords : formality aspect, cancellation, KTUN.
Kata kunciAspek Formalitas, Pembatalan, KTUN.
Pembimbing 1Dr.Kartono,S.H.,M.H.
Pembimbing 2Weda Kupita,S.H.,M.H.
Pembimbing 3Dr. Abdul Aziz N, S.H.,M.M.,M.H
Tahun2013
Jumlah Halaman17
Tgl. Entri2017-04-25 21:25:53.646843
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.