Artikel Ilmiah : E1A013151 a.n. WIJI NURFI UTAMI
| NIM | E1A013151 |
|---|---|
| Namamhs | WIJI NURFI UTAMI |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT YANG DILAKUKAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG SOLOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 59/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perlindungan hukum bagi debitur terdapat dalam Pasal 23 UUPK, yaitu apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen berhak menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau menggugat melalui badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Apabila putusan BPSK dapat diterima oleh para pihak maka sifatnya final dan mengikat, namun jika ada pihak yang tidak puas maka sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat konsumen berdomisili dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan BPSK tersebut diterimanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan spesifikasi pembahasan deksriptif analitis yang memusatkan perhatian kepada suatu masalah yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Majelis Hakim memberikan putusan yang bersifat Konstitutif dan menolak keberatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solok seluruhnya, sehingga putusan BPSK Kota Padang Nomor 009/PTS/BPSK-PDG/ARTB/II/2015 Tanggal 20 Maret 2015 dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Law protection for a debtor is contained in Article 23 UUPK that is, if the business actor manufacturer and/or distributor business agent refuses and/or does not respond and/or does not compensate the demand of consumers, the consumer has the right to sue for the Consumer Dispute Settlement Agency, or sued for the judiciary in place of the consumer's position. If the decision on BPSK is acceptable to the parties, the decision is final and binding, but if there are dissatisfied parties then in accordance PERMA RI Number 1 Year 2006 contain Procedures for Submission of Objection to BPSK Decision, objection to BPSK Decision can be submitted to State Court where the consumer is domicile within 14 working days since the decision of BPSK are acceptable. This study was conducted by a juridical-normative method focused on assessing the application of norms in positive law and analytical descriptive discussion specification which focuses on a problem then processed and analyzed for its conclusion. Based on the results of the research it can be seen that The verdict of the Padang State Court Number 59/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg has been in accordance with the applicable Laws and Regulations. The Panel of Judges gave Constitutional Decisions and rejected the objection to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Branch of Solok in its entirety, so that the decision on BPSK Kota Padang Number 009/PTS/BPSK-PDG/ARTB/II/2015 March 20, 2015 is declared to have permanent legal force or incracht. Key word : Credit, Objections, Hidden Documents. |
| Kata kunci | kredit, keberatan, dokumen yang disembunyikan |
| Pembimbing 1 | Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S. |
| Pembimbing 2 | H. Sukirman, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Agus Mardianto, S.H., M.H |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2017-04-21 03:40:24.150812 |