| NIM | E1A013038 |
|---|
| Namamhs | SHINTA AMALIA RAMADHAN |
|---|
| Judul Artikel | BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI SYARAT SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA NG HAKER LARSON (Tinjauan Yuridis Perkara Praperadilan No. 19/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Bukti permulaan adalah suatu syarat yang patut dipenuhi oleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat aturan yang lebih lanjut mengatur mengenai bukti permulaan itu sendiri, sehingga terdapat berbagai aturan lain diluar KUHAP yang mengatur bukti permulaan secara beragam. Kesimpangsiuran dan ketidakpastian suatu aturan dalam KUHAP yang merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan, dimana bisa saja seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun belum berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun perkembangan memberikan pencerahan mengenai pengaturan bukti permulaan dan penetapan tersangka dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang saling erat berkaitan dan dapat diuji keabsahannya melalui lembaga praperadilan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dasar pemikiran diaturnya lebih lanjut mengenai bukti permulaan yang cukup dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan kesesuaian penerapannya dalam praktik melalui putusan praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam putusan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka secara tiba-tiba oleh Penyidik POLRI menganggap tindakan penyidik ini keliru bahkan tidak memenuhi prosedur hukum yakni dibutuhkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dimana terlebih lagi sebelumnya telah ada putusan praperadilan nomor 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon dinyatakan tidak sah oleh hakim yang memutus. Dalam putusan hakim yang memutus putusan nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel ini pun juga mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah tidak sah melalui acara praperadilan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Preliminary evidence is a requirement that should be met by investigators in determining a person as a suspect set out in article 1 of Law number 14 of the act of the law of criminal procedure. In the act of the law of criminal procedure there are no more rules governing the preliminary evidence itself, so there are various other rules governing outside the act of the law of criminal procedure preliminary evidence is mixed. Confusion and uncertainty of a rule in the act of the law of criminal procedure is a guideline for law enforcement officers in applying this law could cause significant problems, which could be a person named as a suspect but has not been based on sufficient preliminary evidence. But the development of enlightened about setting initial evidence and suspects in the establishment of the Constitutional Court No. 21 / PUU-XII / 2014 are closely related to each other and can be tested validity through pretrial agencies. This study intends to determine the rationale for the exclusion of further regarding sufficient preliminary evidence in the verdict of the Constitutional Court and the suitability of their application in practice through a pretrial decision No. 19 / Pid.Prap / 2016 / PN.Jkt.Sel. The method used in this research is a normative juridical prescriptive research specifications and using primary and secondary data sources. In its decision No. 19 / Pid.Prap / 2016 / PN.Jkt.Sel, applicants are named as a suspect suddenly by Investigator Police mistakenly considers this investigator does not even meet the legal procedures required initial evidence sufficient to establish a person as a suspect , Where pre-existing moreover pretrial decision number 58 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel stating determination of the suspect upon the applicant declared invalid by the judge to decide. In a verdict that decided the decision number 19 / Pid.Prap / 2016 / PN.Jkt.Sel The applicant was also granted in part and expressed determination of the suspect committed by Police investigators are not valid through pretrial events. |
|---|
| Kata kunci | Bukti Permulaan, Penetapan Tersangka |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2017 |
|---|
| Jumlah Halaman | 16 |
|---|
| Tgl. Entri | 2017-04-20 08:33:57.261346 |
|---|