Artikel Ilmiah : E1A012366 a.n. MUHAMMAD HAZMI WICAKSONO
| NIM | E1A012366 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD HAZMI WICAKSONO |
| Judul Artikel | Perlindungan Hukum Bagi Warga Maysarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state), sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan, Indonesia mempunyai karakteristik bahwa pemerintah tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan umum yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional, khususnya pembangunan fisik, selalu terdapat konflik antar kepentingan, yaitu kepentingan perseorangan yang tanahnya akan diambil untuk pembangunan dengan kepentigan umum yang diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi warga masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan situs-situs internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum semua peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sudah memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat ditandai dengan adanya pengaturan pemberian ganti kerugian yang layak. Tetapi tidak semua peraturan perundang-undangann tersebut memenuhi syarat yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang Undang Pokok Agraria, karena tidak semua peraturan perundang-undangan tersebut berbentuk sebuah undang-undang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The aim of the nation that were written in the fourth paragraph of the Indonesia Constitution opening were: Indonesia adheres the welfare state concept, whereas based on the 3rd Clause of the 1st Article of the Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia is a legal state. As a legal state which adheres the welfare state concept, Indonesia has a characteristic, in which the government is not allowed to implement its activities merely based upon its sovereignty, but it has to be based upon the regulations and the government has an obligation to strive for general welfare through national development. In regards of land acquisition for public interest to implement government’s obligations in order to strive for general welfare through national development, especially physical development, there is always an inter-interest conflict, which is an individual interest whose land will be taken for national development with the general interest whose fulfillment is strived by the Government. The issues that will be discussed are how the society would be legally protected in the process of land acquisition for general interest. This research aims to find out the legal protections for the society in land acquisition process for national development in the name of general interest. This research is using the normative juridical approach with legal and analytical approach. Data that are used is secondary data, in form of regulations and legislations, literary books, and internet sites. Based upon the research and the study result, it can be concluded that in general every regulations and legislations that ever regulated about the land acquisition for national development in the name of general interest, had already given legal protection for the society. It is indicated with the existence of the regulation about decent compensation. However, not all regulations fulfill the requirements that are written in 18th Article of Agrarian Act, as not every regulation is in an Act form. |
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Proses Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum (Legal Protection, Land Acquisition Process, Public Interest) |
| Pembimbing 1 | H. Supriyanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H. |
| Tahun | 2012 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2017-04-18 20:57:08.19253 |