| NIM | E1A012190 |
|---|
| Namamhs | RENDY DWI PUTRA |
|---|
| Judul Artikel | PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI (STUDI DI DWILAYAH HUKUM KOTA BEKASI) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Di Indonesia tindak pidana korupsi meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Orang-orang yang menduduki jabatan strategis pada instansi negara pemerintahan berlomba-lomba melakukan tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam hal pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat1 Huruf 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian melalui kepustakaan maupun penelitiaan lapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk mencegah tindak pidana korupsi serta mengkaji hambatan pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Tindakan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi selain upaya represif dan preventif adalah upaya dalam bentuk preemtif dan edukatif. Salah satu program tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi adalah TP4D. TP4D ini adalah salah satu peran serta Kejaksaan dalam proses pelaksanaa pembangunan. Masing-masing instansi ini mempunyai peran serta karena dituntut oleh pemerintah pusat dan juga presiden bahwa semua sektor harus ikut mendukung proses pembangunan, tugas TP4D sebenernya bukan hanya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetpai juga mengamankan dan mengawal proses pembangunan karena ada tingkat kerawanan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Corruption in Indonesia increased from year to year. This is an adverse impact on the national economy. People who occupy strategic positions in state government agencies vying committing corruption. Prosecutor institution is one of law enforcement officers were given the authority in terms of fighting corruption. This is in line with Article 30 Ayat1 Clause 4 of Law No. 16 Tahun2004 About Attorney of the Republic of Indonesia. Based on this begs the question of how to prevent corruption in the State Attorney Bekasi. The research was conducted by the sociological juridical approach namely through literature and penelitiaan research field. The purpose of this research to know what efforts the State Attorney Bekasi City to prevent corruption and examines barriers to the prevention of corruption in the State Attorney Bekasi. Kota Bekasi District Attorney action in the prevention of corruption in addition to the repressive and preventive efforts are in the form of pre-emptive efforts and educative. One of corruption program of the State Attorney Bekasi City is TP4D. TP4D This is one of the Prosecutor's participation in the process of development deploy. Each institution has a role as well as demanded by the central government and also the president that all sectors should help support the development process, the task TP4D actually not only prevent the occurrence of corruption tetpai also to secure and oversee the development process because there is a level of vulnerability to criminal acts corruption in the development process. |
|---|
| Kata kunci | Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan, Kejaksaan, TP4D |
|---|
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti S, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Pranoto, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.. |
|---|
| Tahun | 2012 |
|---|
| Jumlah Halaman | 93 |
|---|
| Tgl. Entri | 2017-04-16 23:07:02.429956 |
|---|