Artikel Ilmiah : E1A013241 a.n. ARNY DEWI PURNAMASARI
| NIM | E1A013241 |
|---|---|
| Namamhs | ARNY DEWI PURNAMASARI |
| Judul Artikel | TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KULON PROGO) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi secara umum. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi. Permasalahan yang akan dibahas adalah pengaturan pembagian urusan rumah tangga daerah dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pembagian urusan rumah tangga daerah serta mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan pembagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah menganut sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga riil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi. Pengaturan lebih lanjut ditemui dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Law Number 23 2014 on Local Government regulate about the management of domestic affairs of local government on public transportation in general. This paper discuss about the responsibility of local government in managing domestic affairs of local government on public transportation. The problem which will be discussed is the regulation regarding the distribution of domestic affairs of local government and the responsibility of Local Government of Kulon Progo in managing domestic affairs of local government on public transportation under the Law Number 23 2014. The purpose of this research is to determine the regulation of the distribution domestic affairs of local government, determine and also analyze the responsibility of local government of Kulon Progo in managing the domestic affairs of local government on public transportation under the Law Number 23 2014. The method used in this research is legal research with the statute approach and analysis approach. The data used in this research is secondary data such as legislation, literature books, and internet sites. The result shows that the distribution of domestic affairs of local government under the Law Number 23 2014 is enact material domestic affairs system and real domestic system. The Law Number 23 2014 not regulate specifically about the responsibility of local government in managing domestic affairs of local government on public transportation. The following regulation found in the Law Number 22 2009 on Traffic and Road Transport and on Implementing Regulation Number 74 2014 on Road Transport. |
| Kata kunci | Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, Urusan Rumah Tangga Daerah. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Hj. Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. H. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Tahun | 2017 |
| Jumlah Halaman | 11 |
| Tgl. Entri | 2017-04-10 20:33:23.92309 |